Mentengnews.com – Pontianak – Kalbar:
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (DPP LSM MAUNG) memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas keseriusannya dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Kalimantan Barat, RN. Langkah cepat dan tegas KPK dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan kasus ini menunjukkan komitmen lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi di daerah. Jumat (22/8/2025)
“Kami berharap KPK tidak berhenti pada kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah saja, tetapi juga mengusut tuntas kasus-kasus lain yang diduga melibatkan RN, terutama kasus BP2TD yang penanganannya terkesan mandek di Polda Kalbar” Tegas Hadysa Prana Ketua Umum LSM MAUNG
Kami LSM MAUNG mendukung penuh upaya KPK dalam membersihkan Kalimantan Barat dari praktik-praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
Kupasan Kasus Lain Terhadap RN (Kasus BP2TD):
Selain kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah yang sedang ditangani KPK, RN juga dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi di Balai Pengelola Transportasi Darat (BP2TD) Wilayah XIV Kalimantan Barat. Kasus ini mencuat terkait dengan sejumlah proyek pembangunan dan pengelolaan transportasi darat di Kalbar yang diduga terjadi penyimpangan dan merugikan keuangan negara. Beberapa proyek yang disoroti antara lain:
– Pembangunan Terminal Tipe A: Diduga terjadi mark-up anggaran dan penyimpangan dalam proses tender.
– Pengadaan Bus Rapid Transit (BRT): Diduga tidak sesuai spesifikasi dan kualitas yang diharapkan.
– Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan: Diduga adanya pungutan liar dan praktik monopoli yang merugikan pengguna jasa.
Penanganan Kasus BP2TD oleh Polda Kalbar:
Kasus BP2TD ini sebelumnya ditangani oleh Polda Kalbar, namun penanganannya berjalan lambat dan terkesan tidak ada perkembangan signifikan. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat dan aktivis antikorupsi. Banyak pihak menduga ada intervensi atau upaya untuk melindungi pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam kasus ini.
Harapan dan Desakan LSM Maung:
LSM Maung berharap agar KPK dapat berkoordinasi dengan Polda Kalbar untuk mengambil alih penanganan kasus BP2TD ini. KPK dinilai memiliki kapasitas dan independensi yang lebih memadai untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa tekanan dari pihak manapun. Kami mendesak KPK untuk segera memeriksa pihak-pihak terkait dalam kasus BP2TD, termasuk RN, untuk mengungkap kebenaran dan menyeret semua pelaku korupsi ke pengadilan.
Penulis : TIM LSM MAUNG
Sumber: DPP LSM MAUNG
