Mentengnews.com – Pekanbaru:
Pemerintah Provinsi Riau angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-Pembangunan Kota (PUPR-PKPP) Riau pada Senin, 3 November 2025.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Infokom) Provinsi Riau, Teza Darsa, menegaskan bahwa Gubernur Riau, Abdul Wahid, tidak termasuk dalam pihak yang ditangkap tangan. Menurut Teza, Gubernur hanya diminta keterangan sebagai bagian dari proses investigasi yang sedang berlangsung.
“Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk membantu KPK dalam proses hukum terkait beberapa penyelenggara negara yang terlibat dalam OTT hari ini,” kata Teza dalam pernyataan di Pekanbaru.
Teza juga menekankan bahwa Pemprov Riau menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi. “Kami memastikan seluruh jajaran kooperatif, termasuk dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh KPK,” tambahnya.
Sementara itu, Ulama Riau, Ustaz Abdul Somad (UAS), juga memberikan klarifikasi melalui video singkat yang beredar di media sosial. UAS membenarkan bahwa OTT memang terjadi di Dinas PUPR, namun menegaskan bahwa Gubernur Riau tidak termasuk di antara pihak yang ditangkap.
“Berita yang benar adalah Kepala Dinas PUPR dan Kepala UPT yang kena OTT. Gubernur Riau hanya diminta keterangan, itu yang benar,” tegas UAS dalam video tersebut.
Hingga malam ini, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan hasil pemeriksaan maupun status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. (Rls/FN)
