Gubernur Riau, Datuk Seri Setia Amanah Abdul Wahid, semakin Memperteguhkan Dukungannya Untuk Menjadikan Riau Sebagai Daerah Istimewa

Terpopuler3590 Dilihat

Mentengnews.comPekanbaru:

Gubernur Riau, Datuk Seri Setia Amanah Abdul Wahid, semakin memperteguhkan dukungannya untuk menjadikan Riau sebagai Daerah Istimewa. Dukungan ini disampaikan secara simbolis dengan berfoto memegang plakat “Dukung Daerah Istimewa Riau” di Gerai Ekonomi Kreatif Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau.

Dalam kunjungan ke pameran pembangunan yang digelar dalam rangka Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau, Gubernur Wahid menyatakan bahwa Daerah Istimewa Riau harus didukung. “Daerah Istimewa Riau ini harus kita dukung,” kata Gubernur Wahid, sebagaimana disampaikan ulang oleh Bendahara LAMR Provinsi Riau, Datuk M. Fadli.

Ketua Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR), Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menyatakan bahwa Gubernur Wahid telah mendukung gagasan ini sejak awal. “Tindakan simbolik dengan berfoto bersama plakat dinilai semakin menguatkan semangat masyarakat dalam mendorong pengakuan resmi terhadap kekhasan budaya dan sejarah Riau,” ucap Datuk Seri Taufik yang juga Ketum DPH LAMR.

Gagasan pembentukan Daerah Istimewa Riau kini telah memasuki tahap penyusunan naskah akademis. Rapat-rapat terpumpun telah dilakukan, dan sesuai rencana, dokumen tersebut akan diserahkan ke pemerintah pusat pada Oktober mendatang.

Menurut Ketua Tim Perumus Naskah Akademis DIR Provinsi, Prof. Dr. Junaidi, dasar pengusulan status keistimewaan bagi Riau bersumber pada kekayaan budaya Melayu. “Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu harus kita bangkitkan kembali. Ini menjadi latar belakang dari perjuangan DIR,” kata Junaidi.

Junaidi juga menjelaskan bahwa kebudayaan Melayu memiliki implikasi terhadap sistem ekonomi dan pemerintahan. Sementara secara filosofis, pengusulan DIR berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. “Pengajuan DIR tidak bertentangan dengan hukum, ini diperbolehkan oleh negara dan bukan bentuk makar,” ujar Junaidi.

Lebih lanjut, Junaidi menekankan bahwa sistem pemerintahan dalam budaya Melayu dikenal dengan konsep “tali berpilin tiga”, yakni kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan tokoh adat. “Berbeda dengan Aceh yang berbasis syariah, Riau memiliki keunikan melalui sistem tali berpilin tiga,” ujar Junaidi.

banner 500x130

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *