Mentengnews.com – Pekanbaru – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Riau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARA-API) Riau menyayangkan terjadinya kasus Asusila di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Terpadu Provinsi Riau dan mendesak Gubernur Riau (Gubris) mengevaluasi pihak yang bertanggung jawab mulai dari pengawas asrama, Kepala Sekolah SMK Pertanian, dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, diduga akibat kelalaian dalam pengawasan terhadap Siswa.(02/01/2024).
Ketua DPD Riau BARA-API Jasril Rz melalui Sekretaris DPD Riau Daeng Johan mengungkapkan bahwa terbongkarnya kasus asusila di SMKN Pertanian Terpadu Propinsi Riau Kamis 18/01/2024, bermula permasalahan ini terjadi di tahun 2022, tetapi baru terungkap akhir tahun 2023. mulanya ada siswa berinisial (R) dan yang siswi berinisial (K), mereka diduga melakukan perbuatan asusila di asrama mereka tinggal.
“Sangat disayangkan terjadinya kasus Asusila di SMK Pertanian, padahal kita tahu bahwa ini adalah sekolah negeri terpadu yang dibiayai oleh APBD Provinsi Riau, dimana biaya sekolah, Asrama, gaji pengawasan pertahunnya sangat besar seharusnya pihak sekolah memberikan kinerja yang baik dalam mendidik siswa.
Nah jika terjadi kelalaian yang sangat mencoreng dunia pendidikan kita, maka pihak sekolah wajib dievaluasi jika perlu di non aktifkan,”ungkap Daeng.
Daeng menambahkan dari data LKPP diketahui bahwa pagu biaya belanja makan, dan fasilitas pendidikan di SMK Pertanian Provinsi Riau sebesar Rp.6.879.600 periode Januari – Desember 2023.
“Salah satunya data dari LKPP untuk SMK Pertanian Provinsi Riau Rp.6.8 M, nah jika terjadi kelalaian maka ini terindikasi dan kuat dugaan karena kinerja pihak sekolah yang buruk ataupun korupsi penggunaan anggaran,”tambah Daeng.
Sementara itu Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Kepala Bidang SMK Dr. Arden Semeru saat dikonfirmasi inriau.com membenarkan telah terjadi kasus Asusila di SMK Pertanian Provinsi Riau.
“Iya benar, tapi hari ini (Selasa, 31/01/2024) sudah dilakukan mediasi di Sekolah dihadiri pihak keluarga kedua belah pihak siswa, Komite, pihak SMK dan kami,”ujarnya
Saat ditanyakan mengenai Bagaimana sistem pengawasan di SMK Pertanian Provinsi Riau, yang diketahui menyerap APBD yang cukup besar, Kabid Dr Arden menjawab:
“Untuk pengawasan kita sudah menempatkan penanggung jawab asrama yang SK nya kita evaluasi 1 tahun sekali, Tahun 2024 ini SMK Pertanian termasuk sekolah Binaan dari Jerman, Dimana akan dilakukan evaluasi terhadap Pengelola Asrama untuk peningkatan kedisiplinan Siswa,”tulis Kabid.
Sementara itu pihak SMK Pertanian Provinsi Riau melalui Humas Yulisabeth saat diwawancarai juga membenarkan kejadian tersebut, namun enggan untuk menjelaskan detail kejadian yang mencoreng nama sekolah ini.
“Iya kalau kejadian itu sudah dimediasi kemaren, jadi tidak perlu dibahas lagi, untuk detail kejadian saya tidak bisa menyampaikan karena masih baru menjabat sebagai humas”tutup Yulisabeth.(**)
Sumber:iNRiau