Gawat,,!! Diduga Kades Perawang Barat “Bermain” Dana Desa, Rp 801 Juta Diduga Tidak Jelas Penggunaannya

Mentengnews.com – Siak :

Transparansi pengelolaan Dana Desa TA 2024 Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, mulai dipertanyakan warga. Dengan total anggaran Rp 1.251.142.000 yang telah terserap penuh, muncul dugaan bahwa sebagian besar dana tersebut tidak digunakan secara efektif. Dari hasil penelusuran, setidaknya Rp 801.322.472 dialokasikan untuk kegiatan yang tidak jelas laporannya atau dicurigai mengalami mark-up. Selasa (18/3/2025)

Dugaan penyimpangan ini semakin menjadi perhatian mengingat mayoritas warga di Perawang Barat masih berada dalam kategori pra-sejahtera, sebagaimana terlihat dalam data tingkat kesejahteraan kepala keluarga (KK). Sementara masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, anggaran desa yang seharusnya membantu malah terindikasi tidak digunakan dengan transparan.

Anggaran Mendesak Rp 255 Juta Tanpa Kejelasan

Salah satu alokasi yang dipersoalkan adalah dana Rp 255.000.000 untuk keadaan mendesak. Dana ini seharusnya digunakan untuk bencana alam, wabah, atau kondisi darurat lainnya. Namun, hingga saat ini, tidak ada laporan resmi mengenai kejadian luar biasa yang memerlukan anggaran sebesar itu di Perawang Barat.

“Kami tidak pernah mendengar ada kejadian luar biasa di desa. Kalau memang ada, kenapa tidak ada transparansi ke masyarakat?” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Pelatihan dan Pendampingan Usaha Tidak Jelas Hasilnya

Dana desa juga dialokasikan untuk pelatihan dan bimtek teknologi tepat guna di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan total Rp 110.641.972. Sayangnya, beberapa peserta mengaku tidak mendapatkan manfaat nyata dari pelatihan tersebut.

“Katanya ada pelatihan, tapi tidak semua warga tahu atau pernah ikut. Hasilnya juga tidak jelas, tidak ada tindak lanjut,” kata seorang petani setempat.

Hal serupa terjadi pada anggaran Rp 17.598.950 yang dialokasikan untuk pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif. Tidak ada kejelasan siapa penerima manfaatnya dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi warga.

Dugaan Mark-Up di Proyek Infrastruktur

Sektor infrastruktur menjadi salah satu yang paling disorot. Dana Rp 323.872.500 digunakan untuk pembangunan dan pengerasan jalan desa. Namun, warga menilai kualitas jalan yang dibangun tidak sebanding dengan anggaran yang dihabiskan.

“Jalan yang diperbaiki cepat rusak. Kualitasnya rendah, padahal anggarannya besar. Jangan-jangan ada pengurangan volume pekerjaan atau mark-up,” ujar seorang tokoh masyarakat.

Selain itu, proyek rehabilitasi Posyandu yang menghabiskan dana Rp 111.808.000 juga dipertanyakan. Warga belum melihat perubahan signifikan dalam fasilitas kesehatan desa meskipun anggaran yang digunakan cukup besar.

Total Dana yang Dipertanyakan

Berdasarkan data penyaluran Dana Desa Perawang Barat tahun 2024, berikut rincian anggaran yang patut dipertanyakan transparansinya:

Anggaran keadaan mendesak: Rp 255.000.000

Pelatihan dan bimtek teknologi tepat guna: Rp 110.641.972

Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif: Rp 17.598.950

Pembangunan dan pengerasan jalan desa: Rp 323.872.500

Pembangunan dan rehabilitasi Posyandu: Rp 111.808.000

Total dana yang penggunaannya tidak jelas atau dicurigai mengalami penyimpangan mencapai Rp 801.322.472.

Masyarakat Menuntut Audit dan Transparansi

Dengan kondisi desa yang masih didominasi warga pra-sejahtera, penyalahgunaan Dana Desa menjadi kekhawatiran besar. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam profil desa, mayoritas kepala keluarga masih berada dalam kategori pra-sejahtera, sementara alokasi dana yang begitu besar justru tidak memberikan dampak nyata bagi mereka.

“Kalau memang dana ini digunakan dengan benar, tunjukkan buktinya! Jangan sampai ini hanya menjadi proyek fiktif yang menguntungkan segelintir pihak,” tegas seorang aktivis desa.

Hingga saat ini, Pemerintah Desa Perawang Barat belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan penyimpangan Dana Desa tahun 2014, media ini pun belum mengkonfirmasi Kepala Desa Perawang Barat yang bernama Faisal, dan akan mengkonfirmasi ulang untuk pemberitaan selanjutnya, agar pemberitaan selanjutnya lebih berimbang dan tidak tendensius.

Namun, desakan dari masyarakat semakin kuat agar inspektorat atau pihak berwenang turun tangan melakukan audit menyeluruh. Warga berharap Dana Desa benar-benar digunakan untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Bersambung ……..

(Tim*/Red)