Mentengnews.com – Pelalawan:
Koperasi Toe Keranji Mandiri, yang bermitra dengan PT Serikat Putra, kini menjadi sorotan warga Desa Lubuk Keranji Timur. Keluhan muncul sejak Kamis (18/9/2025) dan menguat ketika awak media melakukan konfirmasi langsung pada Minggu (21/9/2025).
Masyarakat mempertanyakan sulitnya menjadi anggota baru, transparansi dana iuran, serta kejelasan pembagian hasil penjualan sawit dan distribusi DO (Delivery Order). Bagi warga, hal ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keadilan dan hak ekonomi bersama.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dirinya bersama warga lain sudah lama mempertanyakan hal ini namun tidak pernah mendapat jawaban jelas.
Masuk jadi anggota saja dipersulit, apalagi soal laporan hasil sawit. Kami tidak tahu berapa sebenarnya dana yang terkumpul dan bagaimana DO itu dibagikan. Seolah-olah ada yang menutup-nutupi, ucapnya.
Warga lain juga menambahkan bahwa kepercayaan mulai terkikis. Kalau begini terus, untuk apa ada koperasi? Mestinya koperasi membantu masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir orang.
Regulasi dan Azas Diduga Terlanggar:
Koperasi seharusnya berlandaskan asas sukarela, keterbukaan, dan keadilan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 5 menegaskan keanggotaan bersifat terbuka, dan Pasal 17 mengatur kewajiban pengurus melaporkan pertanggungjawaban kepada rapat anggota.
Namun dari keterangan masyarakat, azas tersebut diduga tidak dijalankan. Ketertutupan soal dana, hasil sawit, hingga DO dinilai bertentangan dengan prinsip koperasi dan semangat keterbukaan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kepala Desa Akui Ada Masalah:
Kepala Desa Lubuk Keranji Timur, Ahmad Afandi, SE, saat dikonfirmasi awak media, tidak menampik adanya persoalan. Ia menegaskan akan segera memanggil Ketua dan pengurus koperasi untuk membahas jalan keluar.
Ada masalah di lingkungan koperasi, khususnya terkait keluhan warga. Saya akan panggil Ketua dan pengurus supaya jelas duduk perkaranya. Jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang, ujar Kades.
Ketua Koperasi Bantah Ada Masalah:
Sementara itu, Ketua Koperasi Toe Keranji Mandiri, Aris, yang ditemui Minggu (21/9/2025), menyatakan koperasi yang dipimpinnya masih berjalan normal.
Di koperasi ini tidak ada masalah. Kalau ada keluhan masyarakat, kami siap menampung dan mencari solusi. Semua berjalan sesuai aturan, kata Aris.
Tuntutan Publik: Dinas Koperasi dan Aparat Hukum Harus Turun:
Meningkatnya keresahan masyarakat membuat tuntutan semakin menguat. Warga meminta Dinas Koperasi Kabupaten Pelalawan untuk turun langsung ke lapangan melakukan kroscek terhadap pengelolaan koperasi. Transparansi dana, keanggotaan, dan mekanisme pembagian hasil sawit dinilai wajib diperiksa secara terbuka.
Selain itu, jika ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan, manipulasi laporan, atau unsur tindak pidana lainnya, warga mendesak aparat kepolisian segera menindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi konflik sosial di desa.
Pandangan Redaksi:
Awak media ini memandang, koperasi sawit yang bermitra dengan perusahaan besar seperti PT Serikat Putra tidak boleh dikelola secara tertutup. Setiap rupiah dana yang terkumpul, setiap ton sawit yang dijual, dan setiap lembar DO yang keluar adalah hak publik yang harus dipertanggungjawabkan.
Jika benar anggota dipersulit, dana dan hasil usaha tidak transparan, serta DO hanya berputar di lingkaran terbatas, maka hal itu adalah bentuk penyimpangan dari asas koperasi. Pengurus harus membuka laporan pertanggungjawaban secara periodik dan melibatkan anggota dalam setiap keputusan besar.
Koperasi bukan milik individu, melainkan rumah bersama. Tanpa transparansi dan keadilan, koperasi justru bisa menjadi sumber konflik sosial di tengah masyarakat desa.
Awak Media ini akan terus mengawal kasus ini. Jika ada bantahan, data, maupun informasi terbaru dari pihak terkait, kami akan mempublikasikannya demi menjaga keberimbangan berita dan profesionalisme media.
(Hendra M)
