Mentengnews.com – Pekanbaru – Riau:
Oleh: Andi Darma Taufik, S.Kep
Anggota DPRD Provinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan
“Riau dalam Cermin Benggala: Alarm dari Data Korupsi”
Riau kini tengah menatap kaca Benggalanya sendiri. Angin yang berembus dari Sungai Siak membawa kabar tak sedap dari rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menempatkan Riau sebagai provinsi terkorup di Indonesia.
Menurut ICW, terdapat 35 kasus korupsi dengan 76 tersangka yang menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp266 miliar. Kasus itu banyak muncul di sektor dana desa hingga perbankan daerah.
Sementara hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 oleh KPK menempatkan Riau dengan skor 62,83, berada di peringkat kedelapan provinsi paling rentan terhadap korupsi.
“Riau itu tidak kaya karena emasnya, tetapi karena budi dan jujurnya.”
Tenas Effendy, Tunjuk Ajar Melayu Riau
Data ini ibarat cermin bangkai ditutup busuknya tercium, dibuka memalukan. Predikat itu mencederai marwah Riau sebagai tanah yang dikenal karena budi, bukan harta.
Antara Cermin dan Oto-Kritik
Namun cap “terkorup” bukanlah vonis mati. Justru menjadi alarm moral bagi kita semua untuk mawas diri
Riau adalah provinsi yang kaya raya minyak, gas, sawit, dan kayu tersedia melimpah. Tapi kekayaan alam tidak menjamin kemakmuran bila perilaku korup merajalela.
Kini saatnya kita bercermin tanpa berdalih. Selama ini, kita terlalu sering menolak kenyataan dan mencari alasan pembenar. Padahal korupsi tumbuh pelan-pelan, seperti lumut di sela batu cadas — lambat tapi melapukkan.
Bukan Budaya Kita
Korupsi bukanlah budaya Melayu. Sejarah Riau mencatat nilai kelurusan dan kejujuran sebagai jati diri masyarakatnya.
Namun dalam praktik sehari-hari, kita membiarkan kebiasaan kecil seperti “uang rokok” dan “biaya terima kasih” menjadi tradisi yang perlahan menjelma ekosistem penyimpangan. Kini, justru dianggap aneh bila ada yang menolak kebiasaan lancung itu, dan kita pun sering memilih diam.
Langkah Berbenah: Transparansi dan Integritas
Riau kini hanya punya dua pilihan: menutup mata atau berbenah.
Langkah awal paling mendesak adalah transparansi dan keterbukaan anggaran.
Pemerintah Provinsi Riau perlu berani membuka diri. Belajarlah dari Pemerintah Jawa Barat yang telah menerapkan sistem keterbukaan anggaran digital hingga tingkat desa.
Selain itu, penguatan aparatur sipil negara (ASN) juga penting. Banyak yang tergelincir bukan karena niat jahat, tapi karena lemahnya pemahaman dan pengawasan. Diperlukan pelatihan etika, penghargaan bagi yang berintegritas, serta pembentukan jejaring antardaerah untuk memperkuat nilai kejujuran dalam birokrasi.
“Tak ada yang perlu disembunyikan bila semua berjalan benar.”
Pemerintah daerah juga harus bicara lewat tindakan. Bentuk tim lintas sektor, libatkan auditor independen, akademisi, dan tokoh masyarakat. Gunakan teknologi digital untuk membuka data publik dan memastikan keuangan daerah transparan.
Menanamkan Integritas dari Bawah
Gerakan antikorupsi harus dimulai dari bawah dari kedai kopi, ruang kelas, rumah ibadah, hingga kantor pemerintahan.
Perubahan besar lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus.
Ajarkan anak-anak sejak dini bahwa jujur itu bermartabat. Sebab kejujuran bukan hanya kewajiban hukum, tapi jalan menuju marwah dan kemuliaan.
Penutup: Riau yang Bermarwah
Gema Hari Jadi Riau yang baru saja berlalu seharusnya menjadi momentum kebangkitan moral.
Dari Sungai Siak yang tenang hingga tanah minyak di bawah bumi, Riau tidak pernah miskin — yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk kembali lurus bagai benang, jernih bagai air dalam jambangan.
“Dari tanah ini, kita bisa mulai membangun kembali Riau yang bermarwah
takut karena salah, berani karena benar.”
Di Kutip : Riau Pos (15/10/2025)
