🇲🇨✌️Mentengnews.com – Meranti: Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dan Pertalite Bersubsidi Sentral Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 16.287.054 jalan Imam Bonjol Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau milik PT Mas Artha Sarana di rasakan masyarakat ramai. Kondisi ini membuat masyarakat yang sehari-hari membutuhkan BBM, khususnya masyarakat pengguna kendaraan dan nelayan yang sehari-hari bergantung hidup melaut mulai resah.
Dari pantauan awak media Senin (12/01/2026) di SPBU 16.287.054 Jalan Imam Bonjol diketahui lebih cepat kehabisan stok BBM jenis Solar dan Pertalite Bersubsidi. Bahkan sejak siang hari dan terutama pada jam-jam pulang kerja, membuat sebagian warga yang membutuhkan Bio Solar dan Pertalite tidak kebagian.
Sumber Nelayan yang tidak ingin di muat indititasnya, yang ditemui di SPBU 16.287.054 mengeluhkan sering tidak mendapatkan BBM Bio Solar dan Pertalite di SPBU tersembut dengan alasan sudah habis. Begitu pula dengan nelayan lain yang merasa kecewa, karena tidak kebagian BBM di waktu-waktu biasa mereka mengisi.
“Saya biasanya beli BBM Bio Solar di SPBU tersebut, dan biasanya masih ada. Tapi sekarang baru siang atau sore sudah habis. Jadi kalau mau isi solar, saya harus bangun pagi-pagi sekali biar masih kebagian,” ujarnya.
Lanjut sumber, bagi kendaraan roda, yang sehari-harinya sangat bergantung pada BBM Pertalite. Sebagai di ketahui, bahan bakar kendaraan tidak begitu banyak dibutuhkan di Selat Panjang ini. Kenapa bisa BBM Solar dan Pertalite bisa cepat habis, dan itu hampir setiap hari. Ia mengaku kelangkaan ini terasa sudah cukup lama.
“Bagi kami pengendara roda empat pengguna bahan bakar solar, tidak banyak yang menggunakan kendaraan BBM jenis Solar. BBM Solar bukan sekadar bahan bakar tapi bagian dari roda kehidupan,‘ papar nya.
Kita berharap kondisi ini segera mendapat perhatian oleh Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat, sebelum kelangkaan berubah menjadi keresahan yang lebih luas bagi masyarakat,” tandasnya.
Terkait keluhan masyarakat kelangkaan BBM di SPBU yang diketahui memiliki APMS Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (DPW LP2KP) Riau, Hendriansyah mengatakan, ‘‘bisa jadi, kekhawatiran masyarakat masuk akal. Ketika pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) adalah satu entitas yang sama.
‘‘Potensi kecurangan seperti penyelewengan dan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM,-red) bisa meningkat dengan selisih harga BMM Bersumbsidi dan Industeri. Karena minimnya pengawasan eksternal dan terpusatnya manajemen pasokan. Hal ini bisa membuka celah untuk praktik ilegal, terutama dalam penyaluran BBM Bersubsidi,‘‘ teran Ketua DPW LP2KP Riau, Senin 12 Januari 2025 di Pekanbaru.
Selisih harga Solar Bersubsidi (Bio Solar,-red) dan Solar Industri sangat signifikan, karena Solar Bersubsidi disubsidi Pemerintah, harga jual ke masyarakat jauh di bawah harga pasar/keekonomian. Sedangkan Solar Industri dijual dengan harga pasar yang lebih tinggi, bahkan bisa jauh lebih mahal,‘‘ terangnya.
‘‘Solar Bersubsidi, sambungnya. misal Bio Solar adalah bantuan pemerintah, sehingga harganya murah untuk pengguna yang berhak seperti transportasi umum, nelayan, dll. Sementara Solar Industri tidak disubsidi. Solar Industri dijual mengikuti harga pasar internasional atau harga keekonomian, sehingga harganya jauh lebih tinggi dari pada Solar Bersubsidi.
Solar Industri memiliki spesifikasi lebih tinggi untuk mesin berat dan industri besar, sementara Solar Bersubsidi untuk kebutuhan transportasi umum dan masyarakat. Harga Solar Bersubsidi atau Bio Solar sekitar Rp 6.800/liter. Harga keekonomian/pasar Solar (seperti Dexlite, Pertamina DEX, atau Solar Industri bisa mencapai Rp 14.000 – Rp 15.000-an per liter,‘‘ ungkapnya.
‘‘Selisihnya besaran subsidi yang diberikan pemerintah untuk menekan harga bagi masyarakat umum, menjadikan BBM Bersubsidi jauh lebih murah daripada Solar Industri yang dijual tanpa subsidi. Dengan adanya selisih harga yang besar antara BBM Bersubsidi dan Industeri mencapai sekitar Rp 8.000 atau lebih per liter, misalnya Rp 14.800 untuk Industeri – Rp 6.800 Subsidi, dengan selisih tersembut kemungkinan adanya penyimpangan BBM Bersumbsidi, karena keuntungan yang besar,” paparnya.
Pertamina sebagai badan usaha yang menyalurkan BBM, Pertamina memiliki saluran pengaduan konsumen. Anda dapat menghubungi Pertamina Call Center di 135 atau melalui website resmi Pertamina. Seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Lembaga ini bertugas mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM di Indonesia. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan kontak di situs web BPH Migas,‘‘ terangnya.
Terkait kelangkaan BBM di SPBU 16.287.054 Jalan Imam Bonjol, awak media konfirmasi kepada Akiong yang diketahui sebagai pengawas SPBU dan gudang APMS milik PT Mas Artha Sarana.
‘‘Tidak mengetahui berapa perbulan masuk BBM Bersubsidi, dan dibuangkan kemana tidak mengetahui,‘‘ singkat Akiong pengawas lapangan.
(Rls/Rn/Tim)
