🇮🇩✌️Mentengnews.com – Dumai – Laskar Hulubalang Melayu Bersatu (LHMB) Kota Dumai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Dumai untuk menyoroti lemahnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menindak tempat hiburan malam yang masih melanggar ketentuan jam operasional.
Dalam RDP tersebut, LHMB secara tegas mendorong adanya penguatan kewenangan dan keberanian Satpol PP agar tidak ragu bertindak terhadap pengusaha hiburan malam yang dinilai terus membandel dan mengabaikan aturan yang berlaku. LHMB menilai pembiaran terhadap pelanggaran ini berpotensi merusak ketertiban umum serta nilai-nilai sosial masyarakat Kota Dumai.
Pertemuan ini turut menghadirkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai sebagai OPD yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin usaha. LHMB menegaskan bahwa perizinan tidak boleh hanya sebatas formalitas, namun harus dibarengi dengan pengawasan dan sanksi nyata terhadap pelanggaran.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Dumai menyampaikan bahwa pengawasan tempat hiburan malam tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Satpol PP. Ia menegaskan bahwa OPD yang memiliki kewenangan langsung terhadap usaha hiburan, khususnya Dinas Pariwisata Kota Dumai, harus ikut bertanggung jawab dalam pengawasan.
Ia menjelaskan bahwa tempat karaoke yang menyediakan minuman beralkohol serta menghadirkan wanita pemandu lagu berada di bawah naungan izin Dinas Pariwisata, sehingga dinas tersebut semestinya turun langsung melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang dijalankan.
Menutup RDP, DPRD Kota Dumai melalui Komisi I menegaskan akan menyurati OPD terkait agar segera melakukan pengawasan dan penindakan tegas. DPRD meminta agar setiap pelanggaran ditindak tanpa kompromi, mulai dari penerbitan surat peringatan pertama dan kedua, hingga pencabutan izin usaha bagi tempat hiburan malam yang tetap melanggar aturan.
