🇮🇩✌️Mentengnews.com – Tangerang – Banten: Punggawa LSM Bimpar Indonesia Muhammad Kadfi dalam keterangan nya. Kabupaten Tangerang yang memiliki APBD sebesar Rp 8,62 triliun tercatat sebagai daerah dengan anggaran terbesar di Provinsi Banten. Angka tersebut seharusnya menjadi modal kuat untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta menekan angka kemiskinan ekstrem. Namun realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang justru memprihatinkan dan jauh dari harapan masyarakat.
Hingga saat ini, banyak ruas jalan di Kabupaten Tangerang mengalami kerusakan berat, berlubang, bergelombang, dan tidak terawat. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat mobilitas warga dan distribusi ekonomi, tetapi juga telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa dalam beberapa waktu terakhir. Infrastruktur yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan justru menjadi ancaman keselamatan bagi rakyat.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai arah kebijakan pembangunan dan prioritas anggaran daerah. Dengan besarnya APBD yang dimiliki, sangat tidak masuk akal apabila kebutuhan dasar seperti perbaikan dan pemeliharaan jalan tidak menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai distribusi dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut.
Lanjut kadfi, Di tengah meningkatnya angka kemiskinan ekstrem, masyarakat juga menyoroti adanya belanja daerah yang dinilai tidak memiliki urgensi langsung terhadap kesejahteraan rakyat, termasuk biaya penunjang operasional BPO Bupati mendekati angka 700 jt perbulan / 7,7 M per tahun, yang hingga kini belum memiliki transparansi dan kejelasan arah manfaatnya. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya ketimpangan dalam penentuan skala prioritas anggaran.
Kami menilai bahwa apabila pembiaran terhadap kerusakan infrastruktur terus terjadi, sementara anggaran besar tersedia, maka hal tersebut bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk kegagalan serius dalam tata kelola pemerintahan. APBD adalah uang rakyat, dan setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Oleh karena itu, kami mendesak dilakukannya audit menyeluruh dan terbuka terhadap penggunaan APBD Kabupaten Tangerang, transparansi detail belanja penunjang operasional, serta penetapan skala prioritas darurat untuk perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang rusak parah. Pemerintah daerah harus menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat, bukan sekadar retorika hampa diruang gelap.
Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap kondisi Kabupaten Tangerang, kami yang tergabung dalam Aliansi Peduli Tangerang menyatakan akan melakukan aksi dalam waktu dekat di Kantor Bupati Kabupaten Tangerang guna menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban atas kondisi ini, ungkap ketum LSM Bimpar Indonesia Muhammad Kadfi.
