🇮🇩✌️Mentengnews.com – Mandailing Natal, ~ Polemik dugaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Aek Nabara memasuki fase krusial setelah investigasi lapangan mengungkap indikasi baru yang mengkhawatirkan.
Forum Mahasiswa Intelektual Mandailing Natal (FMI Madina) menyatakan telah melakukan penelusuran langsung di wilayah Kecamatan Batang Natal. Dari hasil tersebut, ditemukan dugaan keterlibatan sejumlah pihak yang saling terhubung dalam aktivitas PETI.
Temuan itu mengarah pada adanya relasi kekerabatan antara aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Kondisi ini memunculkan indikasi konflik kepentingan yang berpotensi melemahkan pengawasan.
Bendahara FMI Madina, Ahmad Dana, menegaskan bahwa informasi yang dihimpun di lapangan memperkuat dugaan adanya praktik terorganisir dalam aktivitas ilegal tersebut.
“Dari hasil penelusuran dan informasi yang kami himpun di lapangan, terdapat dugaan kuat adanya keterlibatan jaringan yang saling terhubung, termasuk unsur keluarga dari aparat desa, BPD, hingga oknum ASN,” ujarnya.
Menurutnya, pola hubungan tersebut berpotensi menciptakan ruang perlindungan antar pihak, sehingga aktivitas PETI diduga berjalan tanpa hambatan berarti di lapangan.
“Jika benar terdapat relasi keluarga dan kedekatan struktural, maka sangat berpotensi terjadi praktik saling melindungi. Ini yang harus dibuka secara terang agar tidak merusak tata kelola pemerintahan desa,” tegasnya.
Di sisi lain, aktivitas PETI yang diduga masih berlangsung memperkuat persepsi publik terkait adanya pembiaran. Situasi ini dinilai tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga mencederai prinsip keadilan hukum.
“Aktivitas ini seolah berjalan tanpa sentuhan hukum. Ini menjadi pertanyaan besar, apakah ada pembiaran atau bahkan perlindungan dari pihak tertentu,” tambah Ahmad Dana.
FMI Madina juga mengungkap telah berulang kali mencoba melakukan konfirmasi kepada Camat Batang Natal. Namun hingga kini, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.
Sikap bungkam tersebut dinilai memperkeruh polemik dan menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Transparansi dinilai menjadi kunci dalam meredam kecurigaan publik.
“Kami sudah mencoba menghubungi camat beberapa kali untuk meminta klarifikasi, tetapi belum ada respons. Sikap ini tentu disayangkan di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik,” ujarnya.
FMI Madina mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan PETI di Aek Nabara. Penelusuran jaringan yang diduga terlibat dianggap penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil.
Selain itu, lembaga pengawas internal pemerintah daerah juga diminta melakukan evaluasi terhadap aparatur yang diduga terlibat. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga integritas birokrasi.
FMI Madina menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga terdapat tindakan nyata dari pihak berwenang. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kecamatan maupun pihak terkait lainnya.
(Magrifatulloh).
