🇮🇩✌️Mentengnews.com – Meranti: Kondisi infrastruktur di Pelabuhan Dermaga Bongkar Muat Selatpanjang sudah masuk dalam tahap darurat dan memprihatinkan. Jalan akses utama yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Kepulauan Meranti itu dibiarkan rusak parah berlubang, bergelombang, dan kerap memicu kecelakaan. Ironisnya, kondisi yang mengancam keselamatan pekerja ini diduga sengaja dibiarkan tanpa perbaikan nyata selama puluhan tahun.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan umum ini dihantui rasa was-was. Pengguna jasa dan buruh pelabuhan dipaksa bertaruh nyawa dan materi setiap hari akibat hancurnya akses jalan tersebut.
“Sejak Tahun 1970-an Tak Pernah Diperbaiki”
Keluhan keras datang dari salah seorang tokoh buruh senior, (Tengku Abidin), yang juga pengurus Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Meranti. Dengan nada kecewa, ia membeberkan bahwa potret buruk infrastruktur ini sudah berlangsung sejak Meranti masih berstatus kecamatan.
“Saya kerja di pelabuhan ini sejak tahun 1970-an. Sangat menyedihkan, kondisi jalan Pelindo ini luar biasa parah. Seingat saya, puluhan tahun jalan ini tidak pernah diperbaiki semenjak Meranti masih kecamatan. Kami minta Pelindo segera melek dan perbaiki ini!” tegas Tengku Abidin dengan nada kesal.
Ia menambahkan, akibat jalan yang berlubang dalam dan tidak rata, kecelakaan menjadi makanan sehari-hari bagi para penarik becak motor (bentor) yang membawa barang. “Sudah tidak terhitung berapa kali becak motor terbalik dan barang-barang muatan tumpah. Kendaraan patah as juga sering terjadi,” ungkapnya.
Hal senada dipertegas oleh AC, salah seorang pengusaha lokal yang kerap beraktivitas di pelabuhan milik BUMN tersebut. Menurutnya, pembiaran ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi karena kerugian materiil pengguna jasa terus membengkak akibat kendaraan yang rusak.
Birokrasi Lambat, GM Pelindo Ngaku “Disandera” Surat Rekomendasi Pemkab
Masyarakat dan tokoh pemuda sempat mendatangi kantor Pelindo untuk mempertanyakan lambatnya respon perusahaan pelat merah ini. Menanggapi desakan tersebut, General Manager (GM) Pelindo, Datuk Joni Hutama, M.Mtr., SE., justru melempar bola panas ke pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.
Datuk Joni yang menyandang Gelar Adat Ingatan Budi dari LAMR Kepulauan Meranti ini berdalih bahwa pihaknya tidak bisa bergerak sendiri ke manajemen pusat tanpa adanya “surat sakti” atau dukungan tertulis dari Pemkab Meranti. Padahal, masalah ini diklaim sudah disepakati bersama Bupati dalam pertemuan beberapa bulan lalu di Tanjung Balai Karimun.
“Hal ini sudah kami bahas bersama Pemerintah Kabupaten Meranti beberapa bulan lalu bersama Bapak Bupati dan Dinas Perhubungan. Namun, sampai saat ini surat rekomendasi resmi yang dimaksud belum kami terima, sehingga rencana perbaikan dari pusat belum bisa terealisasi,” ungkap Datuk Joni membela diri. Pihaknya mendesak Pemkab Meranti untuk lebih proaktif dan tidak memperlambat proses administrasi yang mengorbankan hajat hidup orang banyak.
Kadishub Meranti Meradang:( “Itu Tanggung Jawab Pelindo, Bukan Pemda!”)
Mendengar pelabuhannya dituding lambat, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kepulauan Meranti, Fahri, SKM., langsung angkat bicara dengan nada tegas. Ia membantah jika kerusakan jalan tersebut dilemparkan sebagai beban pemerintah daerah.
“Perlu diluruskan, jalan di depan kantor Pelindo itu mutlak tanggung jawab pihak Pelindo untuk memperbaiki! Itu bukan kewenangan Pemda,” tegas Fahri saat dikonfirmasi terpisah.
Meski begitu, menyikapi jeritan para pekerja dan pengguna jasa yang kian menjerit, Fahri berjanji Pemkab Meranti akan segera mengirimkan surat desakan kepada manajemen pusat Pelindo agar tidak menutup mata atas hancurnya fasilitas mereka di daerah.
Masyarakat kini menunggu, sampai kapan ego birokrasi dan administrasi kertas ini selesai, sementara setiap hari para buruh pelabuhan di Meranti harus bertaruh keselamatan di jalan yang hancur lebur.
Sumber: RM
Editor: Khrl
