🇮🇩✌️Mentengews.com – NTB: Presiden Prabowo Subianto melontarkan pesan tegas kepada seluruh aparatur negara agar kembali mengingat amanah yang diberikan rakyat.
Mulai dari birokrat, anggota TNI, Polri, hingga kejaksaan diminta melakukan introspeksi dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan lima bendungan secara serentak yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa jabatan, fasilitas, hingga atribut yang dikenakan para aparatur negara berasal dari kepercayaan rakyat.
Karena itu, seluruh penyelenggara negara wajib bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Seluruh aparatur adalah pelayan rakyat. Jangan pernah melupakan dari mana amanah itu berasal,” tegas Prabowo.
Aparatur Diminta Benahi Diri
Presiden mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan birokrasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap cara kerja pemerintahan.
Menurutnya, reformasi birokrasi tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi harus dimulai dari perubahan integritas setiap aparatur.
Prabowo meminta seluruh pejabat negara tidak mengabaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan pemerintahan berjalan secara bersih, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
Ia menilai kepercayaan publik hanya dapat dipertahankan apabila aparatur benar-benar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama.
Korupsi Harus Diberantas Sesuai Hukum
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti pemberantasan korupsi yang menurutnya harus terus dilakukan tanpa pandang bulu.
Namun, seluruh proses hukum tetap harus menghormati aturan perundang-undangan dan asas keadilan.
Prabowo menegaskan tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum.
Siapa pun yang melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku, baik memiliki jabatan, kekuasaan, maupun kekuatan ekonomi.
Secara singkat, Presiden menekankan bahwa hukum harus menjadi alat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya berlaku kepada kalangan tertentu.
Presiden mengakui pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan agenda pembangunan, termasuk upaya membersihkan praktik korupsi yang selama ini merugikan negara.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah tidak akan mundur dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Pengamat kebijakan publik menilai pesan Presiden menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh program kerja, tetapi juga integritas aparatur dalam menjalankan amanah negara.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah tidak akan mundur dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Pengamat kebijakan publik menilai pesan Presiden menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh program kerja, tetapi juga integritas aparatur dalam menjalankan amanah negara.
Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang akuntabel, komitmen memperbaiki birokrasi dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat pelayanan kepada rakyat.
