🇮🇩✌️Mentengnews.com – Tambusai Utara – Rokan Hulu – Pemberitaan mengenai dugaan kegaduhan yang melibatkan oknum Sekretaris Desa (Sekdes) Tambusai Utara, Abdul Mutalib, di SPBU Rantau Kasai kini berkembang menjadi persoalan baru di ruang publik.
Pasalnya, muncul komentar dari akun Facebook Inisial FS dan pada akun Facebook Klik Berita Terkini yang, menurut informasi yang diterima redaksi, menuduh pemberitaan tersebut dibuat karena wartawan atau media disebut telah dibayar oleh pihak SPBU Rantau Kasai.
Tuduhan tersebut kemudian mendapat sorotan dari kalangan jurnalis. Media Dobrak News ID melalui Hasibuan menyebut tudingan semacam itu berpotensi mencederai dan membunuh karakter profesi jurnalistik apabila disampaikan tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalannya bukan sekadar soal satu pemberitaan. Ketika seorang wartawan dituduh menerima bayaran untuk membuat berita, yang dipertaruhkan adalah integritas dan kredibilitas profesi jurnalistik.
UU Pers Berikan Jaminan Kemerdekaan Pers:
Kemerdekaan pers memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Pasal 4 juga menegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
Pasal 4 ayat (3) UU Pers memberikan hak kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik untuk kepentingan publik.
Bahkan, Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terhambat atau terhalangi nya pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenai pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Namun, perlindungan terhadap kemerdekaan pers bukan berarti wartawan kebal dari kritik.
Pers tetap memiliki kewajiban menjalankan tugas secara profesional, menaati Kode Etik Jurnalistik, melakukan verifikasi, serta memberikan ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak yang diberitakan.
Kalau Berita Salah, Bantah dengan Data
Pemberitaan mengenai kejadian di SPBU Rantau Kasai sebelumnya juga telah memuat keterangan bahwa pihak SPBU menyatakan persoalan dengan oknum Sekdes telah diselesaikan secara damai.
Karena itu, apabila ada pihak yang menganggap pemberitaan tersebut tidak benar, mekanisme yang tepat adalah memberikan klarifikasi, hak jawab, koreksi, atau menempuh mekanisme pengaduan pers melalui Dewan Pers, bukan langsung menuduh wartawan menerima bayaran tanpa bukti.
Dewan Pers sendiri merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan kehidupan pers nasional.
Kalau berita dianggap salah, bantah dengan data. Kalau ada fakta yang keliru, tunjukkan buktinya. Tetapi jika menuduh wartawan dibayar, bukti juga harus ditunjukkan.
Jangan Bunuh Karakter Wartawan Tanpa Bukti:
Tuduhan bahwa seorang wartawan menerima bayaran untuk membuat pemberitaan bukan persoalan sepele. Jika tuduhan tersebut dilemparkan ke ruang publik tanpa dasar, reputasi profesional wartawan dapat terdampak.
Kritik terhadap media merupakan bagian dari demokrasi. Tetapi kritik harus dibedakan dengan tuduhan yang menyerang integritas pribadi maupun profesi.
Masyarakat juga berhak menilai apakah sebuah pemberitaan telah memenuhi prinsip jurnalistik. Sebaliknya, wartawan berhak menjalankan tugas jurnalistik tanpa intimidasi maupun tekanan.
Dalam kasus ini, pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki ruang untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi.
Jika terdapat bukti bahwa pemberitaan dibuat karena wartawan menerima bayaran dari pihak tertentu, bukti tersebut sebaiknya disampaikan secara terbuka agar dapat diverifikasi.
Pada akhirnya, pers boleh dikritik, berita boleh dibantah, tetapi tuduhan terhadap integritas wartawan harus dibuktikan.
Sementara itu, redaksi tetap membuka ruang klarifikasi bagi Farel Siregar, pihak SPBU Rantau Kasai, Abdul Mutalib, maupun pihak lainnya yang merasa keberatan dengan pemberitaan ini.
Kemerdekaan pers dilindungi undang-undang, tetapi profesionalisme pers juga harus dijaga. Keduanya harus berjalan beriringan demi kepentingan publik.
Bersambung…..
(Red**/Hsb)
