🇮🇩✌️Mentengnews.com – Jakarta — Ketua DPN Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Bidang Komunikasi Digital, Rifqi Maulana, S.H., menawarkan pendekatan win-win antara pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Gagasan tersebut disampaikan Rifqi saat menjadi pemateri dalam Forum Diskusi Aktual bertema “Strategi Percepatan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T)” yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri di Horison Ultima, Menteng, Jakarta, September 2026.
Dalam forum tersebut, Rifqi menilai percepatan MBG di wilayah 3T membutuhkan komunikasi publik yang mampu mempertemukan kepentingan pemerintah sebagai pelaksana program dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program berjalan sesuai tujuan, sementara masyarakat diberikan ruang untuk memahami, memberikan masukan, serta ikut mengawasi pelaksanaan program.
“Solusi win-win adalah bagaimana pemerintah dapat menjalankan program secara efektif, sementara masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, ruang untuk menyampaikan masukan, dan mekanisme pengawasan yang mudah,” ujar Rifqi.
Rifqi mengatakan pendekatan komunikasi menjadi semakin penting karena wilayah 3T memiliki karakter geografis, sosial, dan infrastruktur yang berbeda dengan wilayah perkotaan.
Keterbatasan jaringan telekomunikasi dan akses internet membuat penyampaian informasi mengenai MBG tidak dapat hanya mengandalkan media sosial atau kanal digital pemerintah.
“Tidak semua masyarakat di daerah 3T aktif menggunakan media sosial. Karena itu, jangan sampai informasi hanya berhenti di kanal digital. Kita harus memastikan informasi benar-benar sampai kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Rifqi, pemerintah perlu memperkuat komunikasi melalui tokoh masyarakat yang memiliki kedekatan dan kepercayaan di tingkat lokal.
Tokoh masyarakat, kepala desa, tokoh agama, ketua adat, kepala sekolah, tenaga kesehatan, hingga unsur Forkopimda dapat menjadi jembatan komunikasi untuk memastikan informasi mengenai MBG dipahami masyarakat.
“Pendekatan pertama harus dilakukan kepada tokoh masyarakat, kepala desa, ustaz, ketua adat, kepala sekolah, Forkopimda, pemerintah desa, serta orang-orang yang dituakan dan dipercaya masyarakat,” ujar Rifqi.
Ia menjelaskan, tokoh-tokoh tersebut perlu memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tujuan, manfaat, mekanisme, dan pelaksanaan MBG sebelum menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Informasi juga harus dikemas menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami, terutama mengenai manfaat pemenuhan gizi bagi anak, pencegahan kekurangan gizi dan stunting, serta dukungan terhadap kesehatan dan proses belajar.
“MBG bukan sekadar makanan gratis. MBG adalah investasi untuk kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak-anak Indonesia,” katanya.
Rifqi juga menilai pendekatan win-win dapat diperluas melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Rantai pasok MBG, menurutnya, dapat melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM sepanjang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, program tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga dapat membuka ruang partisipasi ekonomi masyarakat di daerah.
Dialog Terbuka
Rifqi selanjutnya mendorong pemerintah membuka ruang dialog secara rutin dengan masyarakat. Dialog tersebut diperlukan agar masyarakat dapat bertanya, menyampaikan kekhawatiran, sekaligus memberikan masukan mengenai pelaksanaan MBG.
Ia menawarkan tiga tahapan komunikasi dalam memperkuat implementasi MBG di wilayah 3T.
Pertama, membangun pemahaman tokoh masyarakat. Kedua, melakukan dialog terbuka dengan masyarakat. Ketiga, memastikan masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawal implementasi.
“Kalau dua proses awal sudah berjalan dan sudah ada kesepahaman, tahap implementasi akan lebih mudah. Masyarakat memahami pentingnya MBG sekaligus mengetahui bagaimana ikut mengawal pelaksanaannya,” jelasnya.
Selain komunikasi, Rifqi menekankan pentingnya kanal pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat.
Menurutnya, kanal pengaduan tidak harus selalu berbentuk aplikasi digital. Di daerah yang memiliki keterbatasan internet, pemerintah dapat memanfaatkan kantor desa, sekolah, puskesmas, posko pengaduan, dan ruang publik sebagai tempat menyampaikan keluhan maupun masukan.
“Di daerah 3T, transparansi dan partisipasi tidak harus bergantung pada internet. Yang penting ada informasi yang terbuka, saluran pengaduan yang mudah dijangkau, dan tindak lanjut yang nyata,” ujar Rifqi.
Untuk daerah yang memiliki akses internet, kanal digital dapat digunakan sebagai sarana tambahan untuk transparansi dan pengawasan.
Rifqi mengusulkan agar informasi mengenai menu, jumlah penerima manfaat, jadwal distribusi, serta informasi terkait pelaksanaan program dapat disampaikan melalui papan informasi desa dan sekolah, forum warga, maupun kanal digital yang tersedia.
Masyarakat juga perlu mengetahui mekanisme pelaporan apabila terjadi keterlambatan distribusi, persoalan kualitas makanan, maupun terdapat penerima manfaat yang belum memperoleh MBG.
“Setelah masyarakat memahami program, mereka juga harus tahu bagaimana cara menggunakan kanal pengaduan, bagaimana melapor, dan bagaimana memberikan umpan balik,” katanya.
Menurut Rifqi, komunikasi dua arah menjadi bagian penting dari solusi win-win karena pemerintah memperoleh masukan langsung dari masyarakat, sementara masyarakat memiliki kepastian bahwa keluhan dan aspirasi mereka memiliki saluran untuk ditindaklanjuti.
Apresiasi Forum
Rifqi mengapresiasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang telah menyelenggarakan forum tersebut sebagai ruang pertukaran gagasan mengenai percepatan implementasi MBG di wilayah 3T.
Ia menilai forum lintas sektor diperlukan untuk mempertemukan perspektif pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam mencari solusi terhadap tantangan implementasi program.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah pakar, praktisi, dan akademisi dari berbagai lembaga, di antaranya Lindsey Afsari Puteri, S.T., M.I.Kom., Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden; Drs. Samsul Widodo, M.A., Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Rufriyanto Maulana Yusuf, SIK., MM., Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional; Dr. Bakri Siddiq, S.E., M.Si., Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP; Dr. Paudah, M.Si., Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri; Sastrodirjo, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan; Gatot Tri Laksono, S.Pd., M.Si., pakar pemerintahan dari Lembaga Kajian Rumah Kreasi Indonesia Hebat; Ferry, CEO VRITIMES; serta Tias Ade Putra, Chief Executive Officer PT Agriva Teknologi Nusantara (DESAPEDIA).
Rifqi menegaskan bahwa keberhasilan MBG di wilayah 3T membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan program berjalan efektif dan transparan, sementara masyarakat diberi ruang untuk memahami, mengawasi, dan memberikan umpan balik.
“Kalau masyarakat sudah memahami program, mengetahui manfaatnya, dan mengetahui bagaimana cara mengawasi serta menyampaikan pengaduan, maka masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari pengawalan keberhasilan program MBG,” tutup Rifqi.
