🇮🇩✌️Mentengnews.com – Pekanbaru: Jaringan Aktivis Penjaga Aset Negara dari Oligarki (JANGAN OLIGARKI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Jumat (11/9/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB itu dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap) Ali Junjung Daulay. Massa membawa sejumlah tuntutan terkait tata kelola kebun kelapa sawit hasil penguasaan kembali negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang kemudian diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.
JANGAN OLIGARKI menilai pengelolaan aset tersebut perlu mendapat pengawasan serius. Massa mempertanyakan proses penunjukan pihak pengelola, termasuk pelaksanaan kerja sama operasional (KSO), yang menurut mereka harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan.
Ali Junjung Daulay mengatakan persoalan yang mereka soroti bukan sekadar mengenai penarikan kembali lahan oleh negara, tetapi juga bagaimana aset tersebut dikelola setelah berada di bawah penguasaan negara.
Menurut dia, pihaknya menemukan dugaan bahwa sebagian lahan yang sebelumnya ditarik Satgas PKH justru kembali dikelola oleh perusahaan yang sebelumnya menguasai lahan tersebut.
“Ketika Satgas PKH sudah menarik lahan dan lahan tersebut diserahkan kepada Agrinas Palma, namun dalam penyerahan kepada KSO ataupun pihak yang mengelola lahan ini, kami mendapati yang mengelolanya adalah perusahaan pertama itu,” ujar Ali dalam aksi tersebut.
Ia menilai kondisi tersebut perlu diperiksa karena tujuan penguasaan kembali aset oleh negara semestinya bermuara pada kepentingan masyarakat.
“Artinya, ini sia-sia perjuangan yang kita katakan tadi, bagaimana kekayaan negara ini harus dinikmati oleh rakyat. Ternyata kembalinya kepada oligarki juga,” tegasnya.
Ali menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan pihak mana yang nantinya mengelola kebun tersebut. Namun, proses penunjukan pengelola harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP), aturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
“Terserah siapa pun yang mengelola, tetapi sesuaikan dengan SOP dan peraturan yang ada. Jangan sampai lahan yang sudah ditarik negara kemudian diberikan lagi kepada pihak yang sebelumnya menguasai atau mengelolanya,” katanya.
Dalam aksi tersebut, JANGAN OLIGARKI juga mendesak Kejaksaan Agung beserta jajaran melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kebun sawit yang telah dikuasai kembali oleh negara.
Massa juga secara khusus meminta Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara Tuhu Bangun serta Direktur Kepatuhan dan Keberlanjutan Nofil Anoverta diperiksa dan dievaluasi dari jabatannya apabila nantinya ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.
“Kami meminta agar Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara Tuhu Bangun dan Direktur Kepatuhan dan Keberlanjutan Nofil Anoverta diperiksa dan dicopot dari jabatannya karena ada dugaan persekongkolan yang merugikan masyarakat dan negara,” tegas Ali.
JANGAN OLIGARKI juga membawa sorotan terhadap rekam jejak Tuhu Bangun yang menurut mereka pernah diberitakan media nasional terkait pemeriksaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi perumahan karyawan PTPN 5 pada 2011. Mereka meminta Kejati Riau menelusuri kembali perkara tersebut apabila terdapat dasar hukum yang relevan.
“Kami menemukan praktik kongkalikong Direktur Operasional Tuhu Bangun dengan perkawanan lamanya kembali ikut serta terlibat dalam pembagian KSO di PT Agrinas Palma Nusantara,” kata Ali.
Ali juga mempertanyakan dugaan penunjukan perusahaan yang sebelumnya menguasai lahan untuk kembali menjadi pengelola.
“Kami juga menemukan praktik mencurigakan bahwa Direktur Operasional menunjuk pemain lama, perusahaan yang lahannya disita negara, ditunjuk kembali sebagai pengelola,” ujarnya.
Massa meminta pemerintah pusat memastikan seluruh aset hasil penguasaan kembali negara dikelola secara transparan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Jangan sampai perjuangan Satgas PKH menjadi sia-sia. Negara sudah mengambil kembali aset tersebut, maka jangan sampai akhirnya kembali kepada kelompok-kelompok tertentu. Kekayaan negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” pungkas Ali.
Upaya konfirmasi media ini kepada PT Agrinas Palma Nusantara, Tuhu Bangun, Nofil Anoverta, maupun pihak perusahaan yang disebut dalam aksi telah dilakukan untuk memperoleh penjelasan dan memastikan pemberitaan berimbang. Namun, hingga berita ini diterbitkan, upaya tersebut belum berhasil mendapatkan konfirmasi.
Media ini juga masih berupaya mencari dan mendapatkan kontak pihak-pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi atas berbagai dugaan yang disampaikan massa JANGAN OLIGARKI. Apabila nantinya terdapat tanggapan atau hak jawab dari pihak terkait, media ini akan memuatnya secara proporsional sesuai dengan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
(KZ/Tim)
