🇮🇩✌️Mentengnews.com – Pekanbaru: Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA) Madina Pekanbaru melayangkan protes keras terkait kondisi infrastruktur jalan menuju Desa Simpang Koje / Simpang Sordang, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.
Akses utama masyarakat tersebut hingga kini masih dibiarkan hancur kupak-kapik dan berubah menjadi kubangan lumpur pekat setiap kali hujan turun.
Ironisnya, alih-alih dibangun, jalur tersebut justru sangat sering menjadi objek survei dan pengukuran oleh instansi terkait. Namun, janji manis pembangunan itu menguap begitu saja dan tidak pernah terealisasi secara fisik.
Ketua Umum IMA Madina Pekanbaru, Frendi Hermawan Nasution, selaku putra daerah asli tanah kelahiran tersebut, angkat bicara. Ia menegaskan masyarakat sudah jenuh dengan formalitas proyek survei tanpa eksekusi.
“Kami lahir dan tumbuh besar di tanah tersebut. Setiap pulang kampung, pemandangannya selalu sama: jalan berlumpur tebal bak kubangan kerbau. Yang membuat kami elus dada, petugas sudah berkali-kali datang bawa meteran, mengukur jalan dari ujung ke ujung.
Tapi setelah diukur, mereka pulang, dan aspalnya tidak pernah datang. Kami menegaskan kepada Pemkab Madina, stop pengukuran seremonial! Kami butuh aspal nyata, bukan meteran!” tegas Frendi dalam pernyataan tertulisnya di Pekanbaru, Jumat (23/10/2026).
Frendi memaparkan bahwa jalan sepanjang wilayah Simpang Koje hingga Simpang Sordang ini merupakan urat nadi vital yang menopang kehidupan ribuan warga. Akibat lumpur yang pekat dan dalam, mobilitas ekonomi petani yang hendak membawa hasil bumi menjadi lumpuh total.
Lebih memprihatinkan lagi, anak-anak sekolah harus berjuang bertaruh keselamatan menembus jalan ekstrem, dan tidak sedikit pengendara yang terjatuh akibat tergelincir di kubangan lumpur.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap kampung halaman, IMA Madina Pekanbaru menuntut tiga poin krusial:
1. Dinas PUPR Pemkab Madina harus transparan mengenai hasil pengukuran yang selama ini dilakukan dan segera mengalokasikan anggaran konkret untuk pengaspalan, bukan sekadar menjadikannya agenda survei tahunan.
2. Bupati dan DPRD Mandailing Natal diminta segera turun melihat langsung penderitaan warga Lingga Bayu secara objektif dan menghentikan janji-janji politik kosong.
3. Realisasi fisik di lapangan harus segera dimulai sebelum kemarahan masyarakat dan mahasiswa memuncak akibat merasa terus-menerus dibohongi.
“Jarak geografis di perantauan Pekanbaru tidak akan mengurangi kedekatan batin kami dengan tanah kelahiran.
Jika tuntutan mendasar terkait hak infrastruktur layak ini kembali diabaikan, kami pastikan suara dari Lingga Bayu akan bergulir lebih besar. Kami siap bergerak bersama elemen pemuda dan mahasiswa di daerah untuk menuntut hak masyarakat,” pungkas Frendi.
