🇮🇩✌️Mentengnews.com – Pekanbaru | | Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang mencuat pasca Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, seharusnya menjadi titik balik transparansi pejabat publik di Indonesia.
Abd. Aziz, Founder dan Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta sekaligus Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), menyampaikan hal tersebut dalam siaran persnya di Hotel Pangeran Pekanbaru, Sabtu (14/11/2026) sore.
“Ada satu prinsip mendasar dalam demokrasi: semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada seseorang, semakin besar pula kewajibannya mempertanggungjawabkannya kepada publik.
Jabatan publik bukan ruang untuk membangun kekebalan, melainkan amanah yang menuntut kejujuran, keterbukaan, dan integritas,” ujar Aziz.
Ia menegaskan, informasi kualifikasi pendidikan para pemegang mandat rakyat tidak boleh tertutup dari pengawasan masyarakat. Persoalan ini, katanya, tidak boleh berhenti pada pertarungan politik atau kontroversi individual, melainkan harus menjadi pelajaran kelembagaan untuk membangun standar transparansi pendidikan bagi seluruh pejabat publik.
Aziz menyoroti bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak menerima permohonan terkait karena masalah kedudukan hukum pemohon, perkembangan hukum atas dokumen penyetaraan pendidikan tetap layak mendapat perhatian serius.
Pasalnya, persyaratan pendidikan bukan sekadar formalitas pencalonan, melainkan bagian dari legalitas administratif yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, anggota DPR, DPD, dan DPRD wajib memenuhi syarat pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Abd. Aziz menekankan: “Pemenuhan pendidikan minimal merupakan kewajiban hukum, bukan pilihan yang dapat diabaikan oleh calon wakil rakyat.”
Tetap saja, ia mempertegas: tuntutan membuka ijazah bukanlah upaya mendiskreditkan mereka yang hanya berpendidikan SMA.
“Demokrasi tidak boleh menjadi hak eksklusif mereka yang bergelar sarjana, magister, doktor, atau profesor. Persoalan utamanya bukan tinggi atau rendahnya pendidikan, melainkan apakah persyaratan hukum telah dipenuhi secara benar dan apakah informasi yang disampaikan kepada pemilih sesuai dengan dokumen yang sah,” jelasnya.
Hak publik atas informasi ini juga dilindungi konstitusi. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang memperoleh dan menyampaikan informasi, diperkuat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kemudian, Aziz mengutip pemikiran filsuf John Stuart Mill dalam karyanya Considerations on Representative Government, bahwa pemerintahan perwakilan yang baik membutuhkan warga negara yang memiliki pengetahuan dan informasi memadai untuk menilai orang-orang yang menerima mandat.
“Rakyat tidak cukup hanya diberi kesempatan memilih, tetapi juga harus memiliki akses terhadap informasi yang memungkinkan mereka menilai kapasitas, kecakapan, dan tanggung jawab wakilnya. Keterbukaan riwayat pendidikan merupakan salah satu instrumen penilaian tersebut,” kata Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU) ini.
Aziz mengajak seluruh anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota secara sukarela mengumumkan pendidikan terakhir, nama lembaga, tahun kelulusan, serta dokumen ijazah melalui kanal resmi masing-masing lembaga. Informasi tersebut, menurutnya, sekurang-kurangnya memuat jenjang pendidikan, lembaga penerbit, tahun kelulusan, dan status verifikasi dokumen. Salinan ijazah dapat dipublikasikan dengan penyamaran data pribadi yang tidak relevan, sementara transkrip nilai dibuka secara proporsional.
Selain kepada anggota legislatif, rekomendasi juga ditujukan kepada lembaga terkait:
– KPU: Memperkuat verifikasi persyaratan pendidikan tidak hanya secara administratif, tetapi memastikan keaslian ijazah, kewenangan lembaga penerbit, dan kebenaran status kelulusan.
– Pemerintah: Membangun sistem autentikasi ijazah digital terintegrasi agar verifikasi dapat dilakukan tanpa membuka seluruh data pribadi.
– Bawaslu: Menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan sesuai kewenangan.
– DPR bersama Pemerintah: Menyusun regulasi khusus mengenai standar transparansi kualifikasi pendidikan pejabat publik, sehingga keterbukaan tidak hanya berhenti sebagai imbauan moral.
Aziz yang dikenal sebagai tokoh pergerakan ini mengingatkan, keterbukaan harus tetap berpedoman pada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Identitas, alamat, tanda tangan, dan data yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik wajib dilindungi. “Yang perlu dibangun adalah keterbukaan kualifikasi dan keabsahan dokumen, bukan pembukaan seluruh data pribadi tanpa pertimbangan hukum,” ucapnya.
Apabila ditemukan dugaan ijazah palsu atau dokumen yang tidak sah, penanganannya harus diserahkan kepada lembaga berwenang melalui prosedur hukum. “Tidak boleh ada penghakiman hanya berdasarkan tuduhan atau perdebatan media sosial. Asas praduga tidak bersalah, kepastian hukum, hak membela diri, dan pembuktian harus tetap dihormati,” tegasnya.
Di penghujung pernyataannya, Aziz menyimpulkan dengan pesan yang sederhana namun mendalam:
“Ijazah memang bukan ukuran tunggal kecerdasan dan integritas, tetapi kejujuran mengenai ijazah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari integritas.
Demokrasi yang bermartabat bukan hanya melahirkan orang-orang yang berkuasa, melainkan juga orang-orang yang berani membuka diri untuk diuji oleh rakyat yang memberinya kekuasaan.”
