🇮🇩✌️Mentengnews.com – Rokan Hulu: Kekesalan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (DPW LSM KOREK) Riau terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu semakin memuncak.
Pasalnya, pengaktifan kembali Kepala Desa Koto Tandun, Tosin Ramadhan Skregar, disebut-sebut harus menunggu hingga pemeriksaan atau audit Inspektorat selesai.
Kebijakan tersebut dinilai janggal, tidak proporsional, dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai dasar hukum serta perlakuan pemerintah daerah terhadap kepala desa di Kabupaten Rokan Hulu.
DPW LSM KOREK Riau menegaskan, jika alasan belum diaktifkannya kembali Kades Koto Tandun karena harus menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat, maka Bupati Rokan Hulu seharusnya menerapkan standar yang sama terhadap seluruh kepala desa se-Kabupaten Rokan Hulu.
“Kalau memang pengaktifan kepala desa harus menunggu seluruh hasil pemeriksaan Inspektorat selesai, kami meminta Bupati Rokan Hulu sekalian menonaktifkan seluruh kepala desa se-Rokan Hulu sampai audit selesai.
Jangan hanya Kades Koto Tandun yang diperlakukan seperti itu. Apakah hanya Koto Tandun yang harus menunggu hasil pemeriksaan? Bagaimana dengan desa-desa lainnya?” tegas DPW LSM KOREK Riau.
Menurut KOREK, alasan tersebut justru menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah daerah tidak boleh menggunakan alasan pemeriksaan Inspektorat sebagai dasar untuk mempertahankan ketidakjelasan status seorang kepala desa tanpa landasan hukum yang tegas.
Persoalan Hukum Sudah Dijalani, Mengapa Masih Dipersulit?
KOREK juga menyoroti bahwa penonaktifan Tosin Ramadhan Skregar sebelumnya berkaitan dengan persoalan hukum yang menurut keterangan pihak terkait telah selesai dijalani dan telah memperoleh rehabilitasi di Batam.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan secara terbuka apakah persoalan hukum tersebut masih menjadi dasar pemberhentian sementara atau sudah tidak lagi memiliki akibat hukum terhadap status jabatan yang bersangkutan.
Apabila alasan pemberhentian sementara memang sudah berakhir dan tidak ada dasar hukum lain yang menghalangi, maka pengaktifan kembali harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Ini yang membuat kami heran. Persoalan hukum yang menjadi alasan penonaktifan disebut sudah selesai dijalani, bahkan sudah ada rehabilitasi di Batam.
Tetapi sekarang muncul alasan harus menunggu audit Inspektorat. Ini sangat lucu dan tidak masuk akal apabila audit dijadikan alasan untuk terus menahan pengaktifan kepala desa tanpa dasar hukum yang jelas,” tegas KOREK.
Kalau Soal Temuan Audit, Semua Desa Harus Diperiksa!
DPW LSM KOREK Riau juga mempertanyakan logika kebijakan yang mengaitkan pengaktifan kepala desa dengan selesainya pemeriksaan Inspektorat.
Menurut KOREK, pemeriksaan dan temuan administrasi maupun keuangan desa merupakan bagian dari mekanisme pengawasan pemerintahan. Apabila ditemukan kekurangan administrasi, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, atau kerugian keuangan negara, semuanya memiliki mekanisme penyelesaian sesuai peraturan yang berlaku.
KOREK berpandangan bahwa tidak tepat apabila setiap adanya pemeriksaan atau temuan audit otomatis dijadikan alasan untuk tidak mengaktifkan seorang kepala desa.
Jika memang terdapat dugaan pelanggaran, harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif. Apabila terdapat kesalahan administrasi, harus diselesaikan melalui mekanisme pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Apabila ditemukan kerugian keuangan negara, harus dilakukan penyelesaian sesuai ketentuan hukum.
“Kalau berbicara soal temuan, kami yakin pemeriksaan terhadap desa-desa lain juga berpotensi menemukan kekurangan atau temuan. Tetapi apakah semua kepala desa harus dinonaktifkan sampai seluruh pemeriksaan selesai? Tentu ada mekanisme dan aturan mainnya.
Jangan sampai persoalan audit dijadikan alasan untuk menghambat hak seseorang menjalankan kembali tugasnya tanpa dasar hukum,” ungkap KOREK.
Bupati Jangan Membuat Standar Ganda
KOREK meminta Bupati Rokan Hulu bersikap objektif, adil, dan tidak menerapkan standar ganda dalam mengambil kebijakan pemerintahan desa.
Pemeriksaan Inspektorat harus tetap berjalan secara profesional tanpa harus mencampuradukkan fungsi pengawasan dengan keputusan mengenai status jabatan kepala desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah mengatur secara jelas mengenai kedudukan, tugas, pemberhentian sementara, dan pemberhentian kepala desa.
Selain itu, Pasal 41 dan Pasal 42 UU Desa mengatur alasan tertentu yang dapat menjadi dasar pemberhentian sementara kepala desa. Artinya, tindakan pemberhentian sementara harus memiliki dasar hukum, bukan semata-mata karena adanya pemeriksaan atau audit yang belum selesai.
Sementara itu, pengawasan terhadap pemerintahan desa oleh Inspektorat tetap dapat dilaksanakan tanpa harus otomatis menonaktifkan kepala desa yang sedang diperiksa.
KOREK Minta Bupati Segera Berikan Jawaban
DPW LSM KOREK Riau mendesak Bupati Rokan Hulu segera memberikan penjelasan resmi mengenai alasan belum diaktifkannya kembali Tosin Ramadhan Skregar sebagai Kepala Desa Koto Tandun.
KOREK meminta Bupati menjawab beberapa persoalan penting:
1. Apa dasar hukum yang menyatakan Kades Koto Tandun harus menunggu hasil audit Inspektorat untuk dapat diaktifkan kembali?
2. Apakah terdapat keputusan resmi yang memperpanjang pemberhentian sementara?
3. Apakah persoalan hukum yang sebelumnya menjadi dasar penonaktifan masih memiliki akibat hukum?
4. Apakah seluruh kepala desa di Rokan Hulu juga akan diperlakukan dengan standar yang sama jika hasil audit dijadikan syarat pengaktifan?
5. Mengapa pemeriksaan Inspektorat tidak dapat berjalan bersamaan dengan pengaktifan kembali kepala desa apabila tidak ada dasar hukum yang menghalanginya?
KOREK menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan meminta pemerintah daerah tidak membiarkan polemik tersebut semakin panjang.
“Kami tidak sedang meminta kepala desa dibebaskan dari tanggung jawab. Jika ada kesalahan, silakan periksa, audit, dan tindak sesuai hukum. Tetapi jangan mencampuradukkan persoalan audit dengan hak seseorang untuk kembali menjalankan jabatan apabila dasar pemberhentian sementaranya sudah tidak ada. Bupati harus adil. Jangan sampai Kades Koto Tandun menjadi satu-satunya pihak yang harus menanggung ketidakjelasan kebijakan,” tutup DPW LSM KOREK Riau.
DPW LSM KOREK Riau: Audit Tetap Jalan, Hukum Tetap Ditegakkan, Tetapi Keadilan dan Kepastian Jabatan Kepala Desa Jangan Dikorbankan!
