🇮🇩✌️Mentengnews.com – Pekanbaru, 20 November 2026 — Kebijakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas kurang lebih 338.536 hektare di Provinsi Riau mendapat perhatian dari aktivis mahasiswa Universitas Abdurrab, Kukuh Elhakim.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang luas, terutama terhadap nasib ribuan pekerja yang menggantungkan kehidupan pada aktivitas perusahaan.
Elhakim menilai bahwa pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada aspek penertiban kawasan hutan tanpa memperhitungkan konsekuensi terhadap keberlangsungan hidup para pekerja. Sebab, di balik aktivitas industri PT RAPP terdapat tenaga kerja langsung, pekerja kontraktor, buruh, pengemudi, pelaku UMKM, serta berbagai sektor usaha lokal yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap keberadaan industri tersebut.
“Kami mempertanyakan bagaimana nasib ribuan pekerja yang selama ini menggantungkan hidupnya dari aktivitas industri PT RAPP. Apakah pemerintah sudah memikirkan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan keluarga apabila aktivitas perusahaan dihentikan? Jangan sampai keputusan yang diambil di tingkat pusat justru membuat masyarakat kecil kehilangan pekerjaan dan menjadi korban dari kebijakan yang tidak mereka tentukan,” tegas Elhakim.
Menurutnya, ancaman yang paling nyata dari penghentian aktivitas industri tanpa perencanaan transisi adalah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), hilangnya pendapatan keluarga, serta terganggunya rantai ekonomi masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pekerja yang berada di lingkungan perusahaan, tetapi juga dapat menjalar kepada perusahaan mitra, penyedia jasa transportasi, pemasok kebutuhan industri, hingga pelaku usaha kecil di sekitar wilayah operasional.
Persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat setiap pekerja memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ada anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan, keluarga yang membutuhkan biaya kesehatan, serta kebutuhan sehari-hari yang bergantung pada penghasilan para pekerja. Ketika sumber penghidupan mereka terputus, dampaknya bukan hanya persoalan ketenagakerjaan, melainkan juga persoalan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.
Elhakim menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang membenarkan dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan yang menjadi dasar pencabutan izin PT RAPP. Namun, penegakan hukum harus tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak korporasi, maka pertanggungjawaban harus diarahkan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, bukan justru menjadikan pekerja sebagai pihak yang paling menanggung akibatnya.
“Jangan sampai persoalan antara korporasi dan negara berujung pada penderitaan para buruh. Mereka bekerja untuk menghidupi keluarga, bukan untuk menentukan kebijakan perusahaan ataupun melakukan pelanggaran. Karena itu, pemerintah harus memastikan hak dan masa depan pekerja tetap terlindungi,” lanjut Elhakim.
Lebih jauh, Elhakim mendesak pemerintah pusat melalui Satgas PKH untuk mengkaji kembali dampak kebijakan pencabutan izin tersebut dengan melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja, dan seluruh pihak yang terdampak. Evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar penertiban kawasan hutan tidak menimbulkan krisis ketenagakerjaan baru di Provinsi Riau.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Riau agar tidak hanya menjadi penonton dalam persoalan ini. Pemerintah daerah harus mengambil langkah konkret untuk memastikan kepastian kerja, perlindungan hak normatif buruh, jaminan sosial, serta antisipasi apabila terjadi pengurangan tenaga kerja maupun penghentian operasional perusahaan.
Menurut Elhakim, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah penyelesaian yang proporsional, seperti audit kepatuhan, pemberian sanksi sesuai ketentuan hukum, evaluasi terhadap areal yang bermasalah, serta penataan ulang pengelolaan kawasan di bawah pengawasan negara. Dengan demikian, penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan kehidupan para pekerja.
“Kami meminta pemerintah jangan hanya menghitung berapa luas kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali, tetapi juga menghitung berapa banyak keluarga yang berpotensi kehilangan penghasilan akibat kebijakan tersebut.
Pekerja bukan angka statistik. Mereka adalah manusia yang memiliki keluarga, kebutuhan, dan masa depan yang harus dilindungi negara,” tutup Elhakim.
Bagi Elhakim, pembangunan dan penegakan hukum seharusnya berjalan seiring dengan perlindungan kesejahteraan masyarakat.
Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan kawasan hutan justru melahirkan persoalan baru berupa pengangguran, kemiskinan, dan ketidakpastian hidup bagi masyarakat Riau.







