🇮🇩✌️Mentengnews.com – Pekanbaru: Tim Advokat Pejuang Keadilan Riau (TAPAK Riau) melalui Juru Bicara, Mirwansyah, S.H., M.H., menyampaikan perkembangan terbaru terkait penanganan laporan dugaan praktik mafia solar atau penyalahgunaan BBM bersubsidi yang saat ini ditangani oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satreskrim Polresta Pekanbaru. (6/11/2026)
TAPAK Riau telah memperoleh surat rekomendasi hasil asistensi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau tertanggal 29 Oktober 2026. Pada prinsipnya, rekomendasi tersebut memberikan arahan agar perkara dugaan mafia solar ini dapat ditindaklanjuti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Menindaklanjuti hal tersebut, pada hari Jumat, 6 November 2026, TAPAK Riau telah melakukan koordinasi langsung dengan penyidik Tipiter Polresta Pekanbaru guna mempertanyakan tindak lanjut rekomendasi asistensi tersebut, khususnya mengenai kepastian pelaksanaan gelar perkara.
Namun, dalam koordinasi tersebut, kami justru memperoleh informasi bahwa pihak penyidik masih akan menerbitkan SP2HP dan membuat surat permohonan gelar perkara kepada Ditreskrimsus Polda Riau.
Menurut TAPAK Riau, langkah tersebut perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan kesan bahwa penanganan perkara ini berjalan berlarut-larut. Sebab, asistensi dan rekomendasi dari Ditreskrimsus Polda Riau sudah ada. Bahkan, pemeriksaan terhadap ahli juga telah dilakukan.
Dengan demikian, kami berpandangan bahwa Polresta Pekanbaru seharusnya segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui mekanisme gelar perkara sesuai ketentuan hukum acara pidana, tanpa harus kembali mengulang proses asistensi yang substansinya telah diperoleh.
Kami menegaskan, rekomendasi asistensi tersebut harus menjadi landasan tindak lanjut yang konkret, bukan sekadar dokumen administratif yang tidak memiliki kepastian pelaksanaan.
TAPAK Riau mendesak agar perkara ini segera digelar dan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan apabila hasil gelar perkara telah memenuhi unsur dan kecukupan alat bukti. Selanjutnya, penyidik harus mengungkap secara menyeluruh siapa saja pihak yang bertanggung jawab, termasuk pimpinan perusahaan apabila ditemukan keterlibatan dan alat bukti yang cukup.
Kami juga meminta agar penyidik melakukan tindakan hukum secara profesional dan proporsional, termasuk penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, serta penyitaan barang bukti apabila seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi.
UJIAN BAGI KAPOLRESTA DAN KASATRESKRIM YANG BARU
TAPAK Riau secara khusus meminta kepada Bapak Kapolresta Pekanbaru yang baru dan Kasatreskrim Polresta Pekanbaru yang baru agar memberikan perhatian serius terhadap perkara ini.
Kami melihat adanya persoalan kepastian penegakan hukum yang perlu dijawab secara terbuka.
Ketika RAK dan kawan-kawan dilaporkan di Polsek Sukajadi, proses penanganan perkara tersebut berjalan relatif cepat hingga penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan.
Namun, ketika RAK dan kawan-kawan justru melaporkan dugaan praktik mafia solar yang diduga melibatkan pimpinan perusahaan, sampai hari ini belum terdapat kepastian penanganan sebagaimana yang diharapkan.
Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa terhadap siapa pun. Kami hanya meminta agar hukum ditegakkan secara setara, profesional, objektif, dan tidak tebang pilih.
Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa penanganan perkara berbeda ketika seseorang berada pada posisi sebagai terlapor dan ketika seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu dilaporkan.
Inilah ujian bagi Kapolresta Pekanbaru dan Kasatreskrim yang baru: apakah mampu memberikan kepastian hukum dan menuntaskan perkara dugaan mafia solar ini, atau justru membiarkannya terus berlarut-larut?
MINTA KAPOLDA RIAU TURUN TANGAN APABILA TIDAK ADA KEPASTIAN
Apabila Polresta Pekanbaru tidak memiliki kesanggupan atau tidak dapat memberikan kepastian dalam menuntaskan perkara ini, TAPAK Riau meminta kepada Kapolda Riau untuk melakukan evaluasi dan mempertimbangkan penarikan atau pengambilalihan penanganan perkara sesuai kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Kami ingin memastikan bahwa perkara dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini ditangani secara profesional, transparan, objektif, dan berkeadilan.
Solar bersubsidi merupakan hak masyarakat yang diperuntukkan bagi pihak-pihak yang berhak. Apabila benar terjadi penyalahgunaan untuk kepentingan bisnis atau keuntungan pihak tertentu, maka praktik tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak tegas sesuai hukum.
TAPAK Riau akan terus mengawal perkara ini sampai terdapat kepastian hukum dan keadilan.
Jangan sampai hukum terlihat begitu cepat ketika masyarakat kecil dilaporkan, tetapi menjadi lambat ketika pihak yang memiliki kekuasaan atau kepentingan bisnis dilaporkan.
Demikian pernyataan resmi ini kami sampaikan kepada rekan-rekan media sebagai bentuk komitmen TAPAK Riau dalam mengawal penegakan hukum di Provinsi Riau.
Mirwansyah, S.H., M.H.
Juru Bicara
TAPAK RIAU
Tim Advokat Pejuang Keadilan Riau
Penegakan Hukum Harus Tegas, Transparan, dan Tidak Tebang Pilih.
