🇮🇩✌️Mentengnews.com – Jakarta: Forum Jamsos Lintas Federasi dan Konfederasi mengingatkan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan periode 2026–2031 agar benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan profesional, bukan sekadar menikmati gaji dan fasilitas.
Peringatan tersebut disampaikan Koordinator Forum Jamsos, KRH HM Jusuf Rizal, SH, kepada media di Jakarta, menanggapi terpilihnya Dewas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan periode 2026–2031.
Menurut Jusuf Rizal, aktivis penggiat antikorupsi berdarah Madura–Batak, masyarakat menaruh harapan besar kepada Dewas untuk menjadi instrumen pengawas yang independen dan berani, bukan justru mengikuti irama direksi.
“Forum Jamsos berharap para Dewas yang terpilih benar-benar fokus bekerja. Jangan setelah terpilih hanya makan gaji buta. Kinerja minim, tetapi menikmati gaji dan fasilitas mewah,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat).
Dewas BPJS Terpilih Periode 2026–2031
BPJS Ketenagakerjaan:
Dedi Hardianto (KSBSI)
Ujang Romli (KSPSI Jumhur)
Sumarjono Saragih (Apindo Palembang)
Abdurahman Lahabato (Kadin)
dr. Alif Noeryanto Rahman (Tokoh Masyarakat)
BPJS Kesehatan:
Afif Johan (KSPSI Andi Gani)
Stevanus Adrianto Passat (KSPN Ristadi)
Paulus Agung Pambudi (Apindo)
dr. Sunarto (Kadin)
Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)
Dana Triliunan Harus Diawasi Ketat
Jusuf Rizal menegaskan, kedua lembaga BPJS masih menyimpan berbagai persoalan serius yang selama ini dinilai belum diawasi secara optimal. BPJS Ketenagakerjaan, misalnya, mengelola dana sekitar Rp860 triliun. Tanpa pengawasan ketat, potensi kebocoran dinilai sangat besar.
Lebih lanjut menurut Jusuf Rizal di dua BPJS itu memiliki masalah namun diduga ditutupi Dewas. Misalnya di BPJS Ketenagakerjaan akan mengelola dana Rp.860 trilyun, jika tanpa pengawasan ketat, kebocoran bisa terjadi.
Sebelumnya karena miss manajemen BPJS Ketenagakerjaan tekor Rp.40 Trilyun. Dan di BPJS Kesehatan dikorup Rp.20 milyar. Belum lagi kasus lainnya
“Kondisi bangsa ini dimana-mana ada korupsi. Jadi Dewas ini diharapkan menjadi benteng mengamankan dana masyarakat, tapi tetap profesional,” ujar Jusuf Rizal, Relawan Prabowo Subianto itu
Forum Jamsos juga, lanjutnya akan mengajak diskusi para Dewas untuk memberikan masukan lobang-lobang mana yang memiliki kelemahan. Misalnya, BPJS Ketenagakerjaan angka peningkatan keanggotaan BPU (Bukan Penerima Upah) sangat rendah. Sistim IT yang tidak maksimal.
Di BPJS Kesehatan juga pengawasan lemah dalam pelayanan kesehatan dan permainan Rumah Sakit. Untuk itu Dewas harus turba jangan hanya syuur sendiri. Akibatnya terjadi kebocoran.
Ketika ditanya, figur-figur Dewas yang terpilih menurut Jusuf Rizal yang juga Ketum FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia)-KSPSI Yorrys Raweyai itu, menyebutkan cukup bagus. Dari rekam jejak mudah-mudahan bisa diandalkan, ujarnya
Menyinggung Direksi BPJS yang belum keluar dari Presiden Prabowo Subianto, Jusuf Rizal menekankan agar jangan ada Direksi hasil oplosan. Karena bisa saja diintervensi hasil rekomendasi Pansel sebanyak 14 orang dengan rangking. Kalau itu terjadi Forum Jamsos pastikan akan kritisi, papar Jusuf Rizal yang juga tokoh pers itu.
