🇮🇩✌️Mentengnews.com – Dumai – Organisasi masyarakat Laskar Hulubalang Melayu Bersatu mendesak agar rincian penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp200 juta yang dikucurkan gabungan perusahaan di Kecamatan Sungai Sembilan dibuka secara transparan kepada publik.
Desakan ini mencuat setelah beredarnya video viral yang menampilkan curhatan seorang pekerja proyek pembangunan Jembatan Simpang Bugis, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.
Dalam video tersebut, pekerja menyebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan jembatan diduga tidak menghabiskan anggaran hingga Rp100 juta. Sementara informasi yang beredar menyebutkan bahwa total dana CSR yang disalurkan oleh gabungan perusahaan mencapai Rp200 juta.
Panglima Muda Laskar Hulubalang Melayu Bersatu menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin munculnya prasangka di tengah masyarakat tanpa dasar yang jelas. Namun, menurutnya, perbedaan angka yang cukup signifikan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kecurigaan publik.
“Kami mendesak agar rincian anggaran penggunaan dana CSR Rp200 juta itu dibuka ke publik. Transparansi adalah bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat. Jangan sampai ada kesan dana tidak digunakan secara maksimal,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa dana CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, terbuka, dan akuntabel. Jika memang terdapat selisih anggaran, maka harus dijelaskan secara rinci peruntukannya, termasuk biaya material, upah pekerja, serta komponen pendukung lainnya.
Menurutnya, isu ini juga menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat Purnama, apakah seluruh dana benar-benar digunakan untuk pembangunan jembatan atau ada oknum yang memanfaatkan situasi dengan mengatasnamakan masyarakat demi keuntungan pribadi.
Selain mendesak keterbukaan anggaran, Laskar Hulubalang Melayu Bersatu juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan penyelidikan jika ditemukan indikasi penyelewengan.
“Kami meminta aparat penegak hukum mengusut penggunaan dana CSR tersebut. Jika ada oknum yang terbukti menyalahgunakan dana dan membawa nama masyarakat untuk keuntungan pribadi, kami minta segera ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” lanjutnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak perusahaan maupun panitia atau pihak yang mengelola dana CSR terkait dugaan selisih anggaran tersebut.
Seluruh Jajaran pengurus LHMB berharap seluruh pihak yang terlibat dapat segera memberikan penjelasan terbuka guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah Purnama benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
