🇮🇩✌️Mentengnews.com – Pekanbaru – Isu pembatalan mendadak agenda Coffee Morning Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau telah menjadi perbincangan di kalangan awak media dan pengamat kebijakan publik dalam beberapa hari terakhir. Berbagai laporan awal yang beredar menyebutkan, kegiatan yang sedianya mempertemukan pimpinan dinas dengan wartawan ini tiba-tiba dibatalkan tanpa surat pemberitahuan resmi maupun alasan yang jelas, padahal undangan sudah disebarkan secara khusus kepada sejumlah media tertentu.
Berdasarkan berita yang telah tersebar luas, kegiatan semula direncanakan digelar pukul 10.00 WIB di area Kantin Disdik Riau dengan susunan peserta yang cukup lengkap—mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, hingga Kepala Subbagian Kepegawaian dan Keuangan. Rencana ini dianggap penting sebagai wadah komunikasi dua arah, namun dipertanyakan kredibilitasnya sejak awal karena tidak semua media massa diundang secara setara.
Merespons berita yang berkembang tersebut, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Riau, Adrian, memberikan sorotan tegas. Ia menilai dua hal mendasar menjadi perhatian utama: cara pengundangan media yang tidak terbuka serta kekhawatiran akan potensi penyimpangan keuangan.
“Sejak informasi agenda ini beredar, sudah ada pertanyaan dari publik kenapa hanya media tertentu yang dipilih. Transparansi informasi mestinya berlaku untuk semua. Apalagi sekarang dibatalkan sepihak, kekhawatiran makin menguat—ini kan agenda resmi, jangan sampai anggaran sudah disiapkan dan dicatat, tapi kegiatannya tidak pernah terlaksana,” ujar Adrian, Sabtu (6/6/2026).
Dalam berita yang sudah terlebih dahulu beredar di sejumlah laman berita lokal dan lingkaran wartawan, disebutkan bahwa agenda ini masuk dalam perencanaan kerja rutin dinas.
Hal yang menjadi sorotan tambahan adalah jika perencanaan sudah matang, maka besar kemungkinan telah ada alokasi dana yang disiapkan. Aturan pengelolaan keuangan daerah mewajibkan setiap anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.
Jika dibatalkan tanpa alasan sah, hal ini rawan dimanfaatkan untuk rekayasa administrasi atau anggaran fiktif.
“Berita yang ada sudah menyebutkan rincian waktunya, tempatnya, bahkan pejabat yang hadir. Artinya ini bukan rencana sembarangan. Kami meminta Disdik segera klarifikasi: apakah anggaran sudah ada? Kalau dibatalkan, bagaimana status dan pertanggungjawaban dananya agar tidak menjadi masalah hukum ke depannya,” tegas Adrian menanggapi perkembangan informasi yang beredar.
Hingga saat ini, berita mengenai pembatalan agenda ini terus bergulir namun belum mendapat tanggapan resmi dari Disdik Riau.
Pihak dinas belum merilis keterangan tertulis terkait alasan pembatalan maupun isu anggaran yang mengemuka. Publik dan pengawas berharap penjelasan resmi segera diberikan agar tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan.
