🇮🇩✌️Mentengnews.com – Meranti: Kondisi infrastruktur di Pelabuhan Dermaga Bongkar Muat Selatpanjang kini berada dalam tahap yang memprihatinkan. Jalan akses utama yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Kepulauan Meranti tersebut mengalami kerusakan parah, berlubang, dan bergelombang.
Kondisi ini kerap memicu kecelakaan dan mengancam keselamatan para pekerja serta pengguna jasa pelabuhan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan umum ini dihantui rasa was-was. Pengguna jasa dan buruh pelabuhan terpaksa menghadapi risiko keselamatan dan kerugian materiil setiap hari akibat belum adanya perbaikan nyata pada akses jalan tersebut selama bertahun-tahun.
Keluhan Buruh dan Pengusaha Lokal
Keluhan keras datang dari salah seorang tokoh buruh senior, Tengku Abidin, yang juga merupakan pengurus Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Meranti. Ia membeberkan bahwa penurunan kualitas infrastruktur ini sudah berlangsung sangat lama, bahkan sejak Meranti masih berstatus kecamatan.
“Saya kerja di pelabuhan ini sejak tahun 1970-an. Sangat menyedihkan, kondisi jalan Pelindo ini luar biasa parah. Seingat saya, sudah sangat lama jalan ini tidak tersentuh perbaikan menyeluruh. Kami berharap pihak Pelindo segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki ini,” tegas Tengku Abidin.
Ia menambahkan, akibat lubang yang dalam dan permukaan jalan yang tidak rata, kecelakaan menjadi risiko sehari-hari bagi para penarik becak motor (bentor) yang membawa barang. Kendaraan patah as dan muatan yang tumpah sudah sering terjadi di jalur tersebut.
Hal senada dipertegas oleh AC, salah seorang pengusaha lokal. Menurutnya, situasi ini harus segera disiasati karena kerugian materiil pengguna jasa terus membengkak akibat kerusakan kendaraan operasional.
Kendala Administrasi dan Perlunya Dukungan Pemkab
Merespons aspirasi dari masyarakat dan tokoh pemuda, General Manager (GM) Pelindo, Datuk Joni Hutama, M.Mtr., SE., menjelaskan bahwa perbaikan ini memerlukan sinergi administrasi yang kuat antara pihak BUMN dan pemerintah daerah.
Datuk Joni, yang juga menyandang Gelar Adat Ingatan Budi dari LAMR Kepulauan Meranti, menjabarkan bahwa rencana perbaikan sebetulnya sudah dibahas bersama Bupati dan Dinas Perhubungan beberapa bulan lalu di Tanjung Balai Karimun. Namun, realisasi anggaran dari manajemen pusat Pelindo masih memerlukan dukungan tertulis resmi dari Pemkab Meranti.
“Hal ini sudah kami bahas bersama Pemerintah Kabupaten Meranti. Namun, sampai saat ini surat rekomendasi resmi yang dimaksud sebagai dasar pengajuan ke pusat belum kami terima. Kami berharap koordinasi ini bisa berjalan lebih cepat demi kepentingan hajat hidup orang banyak,” ungkap Datuk Joni.
Dishub Meranti Tegaskan Pembagian Kewenangan
Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kepulauan Meranti, Fahri, SKM., memberikan klarifikasi terkait batasan kewenangan aset. Menurutnya, secara regulasi, jalan di area tersebut berada di bawah wewenang Pelindo selaku pengelola.
“Secara aturan, jalan di depan kantor Pelindo itu merupakan tanggung jawab mutlak pihak Pelindo untuk memperbaikinya, bukan kewenangan Pemda,” jelas Fahri saat dikonfirmasi terpisah.
Meski terdapat batasan kewenangan, Fahri menegaskan bahwa Pemkab Meranti tidak tinggal diam melihat keluhan pekerja pelabuhan. Sebagai bentuk koordinasi lintas sektoral, pihaknya berkomitmen untuk segera mengirimkan surat dukungan dan desakan resmi kepada manajemen pusat Pelindo agar proses perbaikan fasilitas daerah dapat segera diakomodasi.
Kini, masyarakat dan para buruh pelabuhan sangat berharap agar hambatan koordinasi dan birokrasi ini dapat segera diurai, sehingga akses jalan utama ekonomi Meranti ini bisa kembali aman untuk dilalui.
Sumber: RM
Editor: Krl
