🇮🇩✌️Mentengnews.com – Dumai – Panglima Laskar Hulubalang Melayu Bersatu Kota Dumai Soroti Keributan di Pelabuhan Penyeberangan RoRo Dumai–Rupat “Jika Tidak Mampu Mengelola, Serahkan Saja Pengelolaan Pelabuhan Penyebrangan Kepada BUMD Kota Dumai ”
Keributan yang terjadi di kawasan pelabuhan penyeberangan RoRo Dumai–Rupat kembali memunculkan sorotan dari berbagai pihak. Panglima Laskar Hulubalang Melayu Bersatu Kota Dumai, Wan Ade Syahputra, angkat bicara dan menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pengelolaan pelabuhan yang dinilai masih belum optimal dan kerap menimbulkan persoalan di lapangan.
Dalam pernyataannya, ia menilai bahwa peristiwa keributan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola layanan publik di sektor transportasi penyeberangan, khususnya di jalur Dumai–Rupat yang merupakan salah satu akses vital masyarakat pesisir.
Soroti Pengelolaan Pelabuhan
Wan Ade Syahputra menegaskan bahwa situasi yang berulang di pelabuhan RoRo Dumai–Rupat tidak boleh terus dibiarkan tanpa evaluasi menyeluruh. Ia menyebut bahwa apabila pihak Dinas Perhubungan Provinsi Riau melalui Dinas Perhubungan Provinsi Riau dinilai tidak mampu mengelola secara efektif, maka sudah saatnya dipertimbangkan alternatif pengelolaan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
“Jika pengelolaan tidak berjalan maksimal dan terus menimbulkan kegaduhan di lapangan, lebih baik diserahkan kepada pihak yang lebih siap, seperti BUMD Kota Dumai,” ujarnya dalam keterangan yang disampaikan kepada sejumlah pihak di Dumai.
Ia menilai bahwa keterlibatan BUMD Kota Dumai dapat menjadi solusi agar pengelolaan pelabuhan lebih terkoordinasi, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pelaku transportasi.
Keluhan Masyarakat dan Dampak Pelayanan
Sejumlah pengguna jasa penyeberangan sebelumnya juga mengeluhkan antrean panjang, keterlambatan jadwal kapal, serta ketidakpastian layanan yang kerap terjadi pada jam-jam padat. Kondisi ini, menurutnya, turut memperburuk citra pelayanan transportasi di Kota Dumai.
“Dumai sering kali tercoreng bukan karena masyarakatnya, tetapi karena pengelolaan fasilitas publik yang belum maksimal. Padahal lokasi pelabuhan ini berada di Dumai, namun pemerintah kota belum memiliki kewenangan penuh untuk mengatur operasionalnya,” tambahnya.
Dorongan Evaluasi dan Koordinasi Pemerintah
Lebih lanjut, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta pihak pengelola pelabuhan agar kejadian serupa tidak terus berulang. Menurutnya, koordinasi lintas instansi menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan transportasi yang aman, tertib, dan kondusif.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola pelabuhan maupun instansi terkait mengenai insiden keributan tersebut. Namun, masyarakat berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret demi perbaikan layanan penyeberangan Dumai–Rupat yang menjadi jalur penting mobilitas warga dan distribusi barang.
