🇮🇩✌️Mentengnews.com – Rokan Hulu, 6 Juli 2026 – Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Bagian Tengah, Givo Vrabora, menegaskan komitmen HMI untuk mengawal berbagai isu strategis di Kabupaten Rokan Hulu, termasuk persoalan lahan pasca penertiban kawasan hutan serta berbagai agenda pembangunan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Givo saat menghadiri Pelantikan Pengurus HMI Cabang Rokan Hulu Periode 2026–2027 yang digelar di Islamic Center Rokan Hulu, Senin (6/7/2026). Pelantikan mengangkat tema “Membangun Tradisi Intelektual, Menguatkan Pengabdian: Aktualisasi Peran HMI Cabang Rokan Hulu di Tanah Seribu Suluk.”
Menurut Givo, tema tersebut harus menjadi arah gerakan HMI dalam memperkuat kapasitas intelektual kader sekaligus meningkatkan kontribusi nyata terhadap penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
«”HMI harus menjadi kekuatan moral dan intelektual yang hadir dengan gagasan, kajian, serta solusi. Tradisi membaca, berdiskusi, menulis, dan melakukan riset harus terus dihidupkan. Pada saat yang sama, kader HMI harus turun ke tengah masyarakat untuk mengawal kepentingan rakyat dan pembangunan daerah.”»
Givo menegaskan, BADKO HMI Sumatera Bagian Tengah akan mengawal berbagai persoalan strategis di Rokan Hulu, khususnya terkait pengelolaan lahan yang telah ditertibkan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan saat ini dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara melalui skema kerja sama operasional (KSO) bersama masyarakat.
«”Kami mendukung langkah pemerintah dalam menegakkan hukum dan menata kawasan hutan. Namun, pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, kepastian hukum, serta memastikan masyarakat memperoleh ruang dan manfaat yang proporsional. HMI akan mengawal proses ini secara objektif melalui kajian akademik dan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan.”»
Selain persoalan lahan, Givo menyebut HMI juga akan terus mengawal berbagai isu pembangunan lainnya, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, tata kelola sumber daya alam, pemberdayaan generasi muda, hingga pelayanan publik.
«”HMI tidak boleh hanya hadir ketika momentum pelantikan. HMI harus hadir dalam setiap denyut persoalan masyarakat. Kami ingin HMI menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus mitra kritis yang memberikan kritik berbasis data dan solusi demi kemajuan Rokan Hulu.”»
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Rokan Hulu Periode 2026–2027, Septi Nadia Putri, menyampaikan bahwa kepengurusan yang baru akan menjadikan penguatan kaderisasi, tradisi intelektual, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai prioritas utama organisasi.
«”Kami ingin HMI menjadi ruang tumbuh bagi kader-kader yang berintegritas, kritis, dan mampu menghadirkan solusi bagi persoalan daerah. Amanah ini akan kami jalankan dengan semangat kolaborasi dan pengabdian untuk kemajuan Tanah Seribu Suluk.”»
Sekretaris KAHMI Rokan Hulu, Fahren Lubis, berharap kepengurusan baru mampu menjaga marwah organisasi serta memperkuat sinergi antara kader dan alumni.
«”KAHMI siap mendukung setiap proses kaderisasi dan pengembangan organisasi. Sinergi kader dan alumni merupakan modal penting untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.”»
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., mengapresiasi kiprah HMI sebagai organisasi kader yang selama ini turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan daerah.
«”Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengucapkan selamat kepada pengurus HMI Cabang Rokan Hulu yang baru dilantik. Kami berharap HMI terus menjadi mitra pembangunan yang menyampaikan kritik secara konstruktif, menghadirkan gagasan yang solutif, serta ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah.”»
Pelantikan HMI Cabang Rokan Hulu Periode 2026–2027 diharapkan menjadi titik awal lahirnya gerakan organisasi yang semakin progresif, adaptif, dan responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat.
BADKO HMI Sumatera Bagian Tengah menegaskan akan terus mengonsolidasikan seluruh cabang di wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi untuk memperkuat tradisi intelektual, mengawal kebijakan publik, serta memastikan pembangunan daerah berjalan secara adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
