🇮🇩✌️Mentengnews.com – Banda Aceh — Pernyataan Menteri Pertanian terkait dukungan anggaran Rp2,5 triliun untuk pemulihan sektor pertanian Aceh menuai sorotan. Ketua Harian DPN PERMAHI, *Rifqi Maulana, S.H.*, meminta Menteri Pertanian tidak berhenti pada penyampaian angka besar kepada publik tanpa menjelaskan secara utuh sumber anggaran, mekanisme penyaluran, program, lokasi kegiatan, hingga realisasi manfaatnya bagi masyarakat.
Menurut Rifqi, dalam kebijakan publik, angka Rp2,5 triliun bukan sekadar angka untuk membangun persepsi keberhasilan pemerintah. Angka tersebut harus dapat diverifikasi dan dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kalau pemerintah menyampaikan angka Rp2,5 triliun, maka pertanyaan publik sangat sederhana: berapa yang sudah terealisasi, untuk program apa, di mana lokasinya, siapa penerima manfaatnya, dan berapa hasil konkretnya? Jangan hanya lempar angka besar kemudian masyarakat diminta percaya,” tegas Rifqi.
Ia menilai Menteri Pertanian sebagai pejabat publik seharusnya memahami bahwa komunikasi kebijakan harus dibangun di atas data yang presisi, transparansi, dan konteks yang lengkap. Apalagi persoalan tersebut menyangkut masyarakat Aceh yang sedang berupaya memulihkan sektor pertanian akibat bencana.
“Petani tidak makan angka. Petani membutuhkan sawah yang kembali produktif, benih yang tersedia, alat pertanian yang bisa digunakan, irigasi yang berfungsi, dan kepastian bahwa pemerintah hadir. Jadi jangan jadikan angka triliunan sebagai ukuran tunggal keberhasilan,” ujarnya.
Rifqi juga mempertanyakan apabila angka Rp2,5 triliun dipersepsikan seolah-olah seluruhnya merupakan dana yang berada dalam penguasaan Pemerintah Aceh.
“Ini harus diluruskan. Kalau sebagian besar anggaran berada pada satuan kerja pemerintah pusat, maka katakan dengan terang. Jangan sampai publik menangkap seolah-olah Rp2,5 triliun itu ditransfer kepada Pemerintah Aceh. Di sinilah pentingnya seorang menteri berbicara dengan data dan konteks yang lengkap,” katanya.
Jangan Bebani Pemerintah Daerah dengan Narasi yang Tidak Utuh
Ketua Harian DPN PERMAHI tersebut mengingatkan bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah bukan hubungan atasan dan bawahan dalam setiap urusan pemerintahan. Ada pembagian kewenangan, sumber anggaran, mekanisme pelaksanaan, serta tanggung jawab administratif yang harus dipahami secara proporsional.
Karena itu, menurutnya, apabila terdapat persoalan mengenai pelaksanaan program pertanian di Aceh, Menteri Pertanian seharusnya terlebih dahulu memanggil Pemerintah Aceh dan melakukan evaluasi bersama sebelum menyampaikan narasi yang berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pemerintah daerah tidak bekerja.
“Kalau ada masalah, panggil gubernurnya. Duduk bersama. Buka data. Cocokkan program. Evaluasi realisasi. Kalau ada yang salah, perbaiki. Jangan masyarakat Aceh dipaksa menyaksikan pejabat pusat dan daerah saling melempar narasi,” kata Rifqi.
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut bukan berarti menolak perhatian pemerintah pusat terhadap Aceh.
“Justru kami ingin program pemerintah pusat berhasil. Tetapi keberhasilan tidak boleh dibangun dari retorika. Keberhasilan harus bisa diaudit, diukur, dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Mentan Harus Berani Buka Data
Rifqi bahkan menantang Kementerian Pertanian untuk membuka secara transparan seluruh data penggunaan anggaran pemulihan pertanian Aceh.
“Buka saja. Tidak perlu takut. Publikasikan berapa anggarannya, sumbernya apa, programnya apa, lokasinya di mana, kontraknya bagaimana, progres fisiknya berapa persen, dan siapa penerima manfaatnya. Kalau memang Rp2,5 triliun itu nyata dan programnya berjalan, masyarakat justru akan memberikan apresiasi,” tegasnya.
Menurut Rifqi, transparansi tersebut sekaligus dapat mengakhiri polemik yang berkembang.
“Kalau datanya kuat, tidak perlu berdebat. Data akan menjawab semuanya. Tetapi kalau data belum lengkap, jangan membangun kesimpulan yang dapat menyudutkan pihak lain,” katanya.
Ia juga meminta Menteri Pertanian mengingat bahwa Aceh bukan sekadar wilayah penerima program pemerintah pusat, tetapi daerah yang memiliki kekhususan dalam sistem pemerintahan Indonesia.
“Pendekatan terhadap Aceh harus sensitif terhadap konteks kewenangan dan kondisi daerah. Jangan semua persoalan dibaca hanya dari Jakarta. Pemerintah pusat harus hadir, tetapi kehadiran itu harus melalui koordinasi, bukan dominasi,” tegas Rifqi.
PERMAHI: Jangan Jadikan Petani Penonton Polemik
Rifqi mengatakan DPN PERMAHI akan terus mendorong agar setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai prinsip negara hukum, khususnya transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat.
Ia meminta seluruh pihak menghentikan perang narasi dan kembali kepada persoalan utama: pemulihan kehidupan petani Aceh.
“Jangan sampai petani menjadi penonton dari pertengkaran elite. Mereka tidak membutuhkan siapa yang paling keras berbicara. Mereka membutuhkan pemerintah yang paling cepat bekerja,” ujarnya.
Rifqi menutup dengan pesan tegas kepada Menteri Pertanian.
“Pak Menteri, kalau mau bicara Rp2,5 triliun, mari bicara sampai ke rupiah terakhir. Tunjukkan datanya, tunjukkan programnya, tunjukkan hasilnya. Jangan hanya besar di angka, tetapi kecil di penjelasan dan realisasi. Aceh membutuhkan solusi, bukan polemik.”
Ia menegaskan, kritik tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat sipil agar pemerintah pusat tidak hanya hadir melalui pernyataan, tetapi benar-benar hadir melalui kebijakan yang transparan dan manfaat yang dapat dirasakan rakyat.
