🇮🇩✌️Mentengnews.com – Pekanbaru: Dewan Pimpinan Daerah Pemantau Kinerja Aparatur Negara (DPD LSM PENJARA) Provinsi Riau resmi melaporkan dugaan korupsi penggunaan Dana Desa Buatan Baru, Kabupaten Siak, Tahun Anggaran 2020-2025 ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau, Minggu (22/11/2026).
Laporan pengaduan resmi bernomor *011/DPD-LSM PENJARA/RIAU/2026* itu ditujukan langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Cq. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, serta ditembuskan kepada Kapolda Riau dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam laporan tersebut, pihak terlapor adalah Kepala Desa Buatan Baru dan Kepala Desa Simpang Perak jaya yang menjabat selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa pada periode tersebut.
Ketua DPD LSM PENJARA Provinsi Riau, Jhon Hendra Purba, mengungkapkan pelaporan ini didasari hasil penelusuran dokumen laporan realisasi APBDes serta pemantauan langsung di lapangan terhadap kucuran Dana Desa yang nilai akumulatifnya mencapai miliaran rupiah.
*Poin Krusial Dugaan Penyimpangan*
Berdasarkan data investigasi yang dilampirkan dalam laporan aduan, LSM PENJARA menyoroti sejumlah temuan utama yang dinilai janggal dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Adapun kegiatan yang diduga tidak sesuai peruntukan serta terindikasi korupsi mencakup pembangunan fisik, kegiatan Posyandu yang meliputi makan minum hingga insentif petugas Posyandu, honor Guru PAUD, Bantuan Sosial warga / Bantuan Langsung Tunai, penyuluhan narkoba, bantuan kelompok pertanian, dan pengadaan alat peraga.
*Desakan Audit Investigatif dan Pemeriksaan*
Mengacu pada UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat, DPD LSM PENJARA Riau mendesak Kejati Riau segera bertindak tegas.
“Kami meminta Kejati Riau segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Buatan Baru dan Simpang Tiga Perak beserta perangkat desa dan pihak ketiga terkait. Selain itu, kami mendesak diterbitkannya surat perintah penyelidikan guna menurunkan tim audit investigatif ke lapangan untuk mengecek fisik proyek dan dokumen SPJ, serta menghitung potensi kerugian keuangan negara,” tegas perwakilan DPD LSM PENJARA Riau.
DPD LSM PENJARA Riau menegaskan akan mengawal laporan ini sampai tuntas. Jika tidak ada tindak lanjut, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dan menyerahkan data tambahan ke KPK RI.
—













