🇮🇩✌️Mentengnews.com – Siak – Seorang perempuan bernama Selesai Br Karo alias Cora yang biasa dipanggil Nur (60), warga Desa Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Riau, mengaku menjadi korban dugaan penipuan setelah meminjamkan sertifikat rumah miliknya untuk membantu seseorang bernama Juntak.
Ironisnya, niat membantu tersebut justru membuat Nur harus menghadapi persoalan utang-piutang. Ia mengaku diminta membayar Rp 17 juta oleh seseorang berinisial TB yang menerima gadai sertifikat rumah tersebut.
Peristiwa itu bermula pada 9 April 2025. Saat itu, Juntak meminta bantuan Nur untuk meminjamkan sertifikat rumah sebagai jaminan utang sebesar Rp 40 juta kepada TB.
Menurut kesepakatan awal, sertifikat tersebut hanya akan dijadikan jaminan selama dua minggu dan kemudian ditebus oleh Juntak.
Namun, setelah sertifikat diserahkan kepada TB, Juntak justru tidak memenuhi kewajibannya. Bahkan, Juntak diduga menghilang dan kini telah dilaporkan Nur ke Polres Siak.
Persoalan semakin rumit ketika TB yang merasa utangnya belum dibayar oleh Juntak tetap menahan sertifikat rumah tersebut. Nur juga mengaku rumah miliknya dikuasai dengan cara mengganti kunci tanpa seizin dirinya.
Tak hanya itu, Nur mengaku beberapa kali didatangi TB bersama sejumlah rekannya untuk menagih utang. Kondisi tersebut membuatnya merasa tertekan dan terintimidasi.
Selanjutnya Nur, merasa dirugikan ia membuat laporan pengaduan ke Polres Siak dengan terlapor Juntak. Pada Tanggal 25 April 2026 diterima oleh petugas piket Bripda Harry Simanjuntak. Sudah setahun setengah laporan tersebut baru sekarang diproses.
Persoalan ini kemudian dibawa ke Polres Siak. Pada 18 November 2026, Nur dan TB dipertemukan dalam sebuah mediasi yang difasilitasi Kanit I Polres Siak.
Dalam pertemuan tersebut, menurut pengakuan Nur, muncul kesepakatan bahwa dirinya diminta membayar Rp 17 juta untuk menyelesaikan utang Juntak kepada TB.
Namun, karena TB tidak membawa sertifikat rumah dalam pertemuan tersebut, mediasi dilanjutkan pada Kamis (19/11/2026) di ruangan Kanit I Polres Siak.
Nur mengaku keberatan ketika dalam proses mediasi tersebut muncul penjelasan bahwa penyelesaian persoalan sekaligus disertai pencabutan laporan yang telah dibuatnya terhadap Juntak.
Ia mempertanyakan alasan laporan tersebut harus dicabut, sementara pihak yang dilaporkannya, yakni Juntak, belum menyelesaikan persoalan yang telah merugikannya.
“Saya tidak mau kalau syaratnya harus mencabut laporan saya terhadap Juntak. Saya sudah merasa dirugikan. Kenapa laporan harus dicabut, sementara Juntak belum mempertanggungjawabkan perbuatannya?” ungkap Nur.
Nur berharap Polres Siak dapat menangani laporannya secara profesional dan memberikan kepastian hukum. Ia juga meminta agar haknya sebagai pemilik rumah, termasuk pengembalian sertifikat, mendapatkan perhatian.
Tentunya persoalan yang menimpa korban ini, tidak sejalan dengan program Kapolri Jenderal Sujudi, Polri bersama masyarakat dan dapat merusak kredibilitas Polri.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan dari pihak TB maupun Juntak terkait pengakuan Nur tersebut. Konfirmasi kepada pihak kepolisian juga diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai proses mediasi dan penanganan laporan yang bersangkutan.
(Iwan Ginting)







