Mentengnews.com – Pekanbaru:
4 November 2025. Situasi di Riau saat ini tengah menjadi perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau. Menanggapi beredarnya informasi yang simpang siur, Pemerintah Provinsi Riau melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Infokom), Teza Darsa, memberikan klarifikasi bahwa Gubernur Riau, Abdul Wahid, tidak termasuk dalam pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut.
Menurut Teza, Gubernur Riau hanya dimintai keterangan sebagai bagian dari proses investigasi yang dilakukan oleh KPK. “Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk membantu KPK dalam proses hukum terkait beberapa orang penyelenggara negara yang ditangkap tangan siang tadi,” kata Teza dalam pernyataannya di Pekanbaru. Ia juga menekankan bahwa Pemrov Riau menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Tak hanya dari pihak pemerintah, klarifikasi serupa juga datang dari Panglima Utama Front Pembela Bumi Lancang Kuning (FPBLK), Muhammad Khalid T. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan gegabah dalam menyikapi informasi terkait OTT Gubernur Riau. “Kita harus bijak dalam menyikapi informasi, apalagi yang belum jelas kebenarannya. Mari kita tunggu keterangan resmi dari pihak berwenang,” kata Muhammad Khalid T.
Sementara itu, Ustaz Abdul Somad (UAS) juga memberikan klarifikasi melalui video singkat di media sosial. Dalam video tersebut, UAS menegaskan bahwa informasi yang benar adalah adanya OTT di Dinas PUPR, bukan terhadap Gubernur Riau. “Berita yang betul itu Kadis PUPR dan Kepala UPT yang kena OTT. Gubernur Riau hanya dimintai keterangan, itu yang benar,” tegas UAS.
Hingga saat ini, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan hasil pemeriksaan maupun status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Masyarakat Riau dan publik secara luas menantikan transparansi dan kejelasan informasi lebih lanjut dari KPK terkait kasus ini.
(Rls/FN)
