Perkuat Pengawasan Kebijakan, DPC LP2KP Kepulauan Meranti Resmi Terbentuk di Bawah Komando Ijal Gondrong
🇲🇨✌️Mentengnews.com – Kepulauan Meranti: Dinamika kontrol sosial di Kabupaten Kepulauan Meranti memasuki babak baru. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (DPP LP2KP) secara resmi mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk masa bakti 2025–2028.
Langkah strategis ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor: 302/SK/DPP-LP2KP/DPD-KAB.KEP.MERANTI/XI/2025 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP LP2KP, Erwin Tulalo, dan Sekjen Subur Rusyadi di Jakarta pada 1 November 2025.
Tonggak kepemimpinan DPC LP2KP Kepulauan Meranti kini dipercayakan kepada Jusnarizal, atau yang akrab disapa Ijal Gondrong. Dikenal sebagai figur yang vokal dan dekat dengan akar rumput, Jusnarizal didampingi oleh struktur pengurus yang solid, di antaranya:
Sekretaris: Haiwar
Bendahara: Citra Dwi Putri
Divisi Intelijen dan Investigasi: Rinaldi Wiranata
Kehadiran divisi investigasi ini menegaskan komitmen lembaga untuk tidak hanya sekadar memantau, tetapi juga melakukan pendalaman terhadap potensi penyimpangan anggaran di lapangan.
Sebagai bentuk keseriusan dalam melayani publik, DPC LP2KP Kepulauan Meranti juga resmi menetapkan pusat operasionalnya. Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau laporan terkait kebijakan publik dapat mengunjungi:
Sekretariat DPC LP2KP Kepulauan Meranti
Alamat: Jalan Tengku Umar No. 91B, Kelurahan Selatpanjang Kota.
Dalam keterangannya, Jusnarizal menegaskan bahwa LP2KP hadir sebagai mitra kritis bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Landasan gerak mereka adalah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN.
“Kami hadir untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. LP2KP akan menjadi mata dan telinga masyarakat. Jika ada kebijakan yang tidak pro-rakyat atau terindikasi menyimpang, kami akan berdiri paling depan untuk mengingatkan,” tegas Ijal Gondrong.
Selama tiga tahun masa bakti, agenda prioritas lembaga ini meliputi konsolidasi internal serta membangun sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi pemerintah. Harapannya, kehadiran LP2KP mampu menciptakan iklim pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan di Bumi “Negeri Sagu”.
