🇮🇩✌️Mentengnews.com – Tangerang, Banten: Dugaan penyimpangan berat menimpa pelaksanaan program Belanja Paket Sarana Literasi Digital Tugu Titik Baca Tahun Anggaran 2024 yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tangerang. Anggaran sebesar Rp 1.125.000.000 yang seharusnya dibagikan merata ke 15 kecamatan, masing-masing senilai Rp 75.000.000, ternyata hingga kini tak berwujud fisik di sejumlah wilayah sasaran.
Dana negara telah dicairkan sesuai laporan administrasi, namun fakta di lapangan menunjukkan nol realisasi penyerahan barang, seolah program ini hanya hantu di atas kertas,
Kondisi memprihatinkan ini dibongkar langsung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bimpar Indonesia. Melalui punggawanya, Muhammad Kadfi, ia menyampaikan hasil penelusuran timnya yang sangat mengejutkan.
“Kami turun langsung ke lapangan, mengecek satu per satu kecamatan sasaran. Hasilnya? Banyak wilayah belum menerima barang satu pun. Tidak ada alat, tidak ada fasilitas, kosong melompong. Padahal uangnya sudah keluar, sudah dibukukan sebagai realisasi. Ini pertanyaan besar: uangnya ke mana? Barangnya di mana? Ini jelas indikasi penyimpangan serius, bahkan kami menduga ada praktik korupsi yang merugikan uang rakyat,” Kata Muhammad Kadfi kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).
Ia menuturkan, pihaknya sudah berusaha menempuh jalur musyawarah secara resmi. Surat permohonan audiensi sudah dikirim dan dijadwalkan pada Senin, 27 April 2026 lalu.
Niatnya jelas, hanya ingin meminta penjelasan terbuka, melihat bukti pengadaan, serta meminta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang nilainya lebih dari satu miliar rupiah itu. Namun, sambung Kadfi, respons yang diterima justru sangat mencurigakan dan tidak bertanggung jawab.
“Kami datang sesuai jadwal, tapi tidak ada satu pun pejabat atau pihak berwenang yang bisa ditemui di kantor. Mereka hilang tanpa kabar, sulit dihubungi, dan terang-terangan terlihat sengaja menghindar.
Sikap lari dari tanggung jawab ini justru semakin membuktikan bahwa ada yang ditutup-tutupi. Kalau bersih, kenapa takut bertemu? Kenapa lari? Ini bukti nyata bahwa program ini bermasalah parah,” sergahnya tajam.
Muhammad Kadfi kemudian memberikan ultimatum keras yang tak bisa dianggap angin lalu. Ia menegaskan, LSM Bimpar Indonesia tidak akan tinggal diam melihat hak rakyat diambil seenaknya dan pejabat bermain-main dengan uang negara.
Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan mutlak, tidak ada keterangan memuaskan, dan tidak ada pertanggungjawaban yang diserahkan secara transparan, maka jalur keras akan segera ditempuh.
“Jalur komunikasi sudah kami coba, tapi mereka malah menghindar. Kalau begitu, jangan salahkan kami jika kami ambil jalan lain. Dalam waktu dekat, kami bersama elemen masyarakat akan turun ke jalan, menyampaikan aspirasi sekaligus menggelar aksi demonstrasi besar-besaran tepat di depan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tangerang. Kami menuntut kejelasan 100 persen dan pertanggungjawaban penuh atas pelaksanaan program tahun 2024 yang penuh kejanggalan ini. Kami tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap dan mereka yang bertanggung jawab diadili sesuai hukum,” tandas Muhammad Kadfi dengan tegas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tangerang, terkait surat permintaan Audensi dari LSM Bimpar Indonesia Tersebut.**
