🇮🇩✌️Mentengnews.com – Pekanbaru: Pemerintah resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong transformasi budaya kerja yang lebih efisien, fleksibel, dan berbasis digital, sekaligus sebagai langkah strategis dalam penghematan energi atau Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional.
Begitu juga di lingkungan Pemprov Riau. Program ini, bertujuan efisiensi anggaran pada tiap OPD-OPD. Jumat (22/5/2026)
“Telah satu bulan sejak ASN Pemprov Riau melakukan WFH dan pasti itu ada efisiensi anggaran. Saya minta agar anggaran yang berhasil dipangkas itu supaya dialihkan ke beasiswa saja. Karena hal itu, tentu dirasa jadi tepat sasaran,” kata Andi Dharma Taufik atau yang akrab disapa ADT kepada awak media.
Seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan WFH ASN Hari Jumat, telah
diatur melalui Surat Edaran (SE) Menteri PANRB serta Surat Edaran Mendagri, serta didukung oleh kebijakan di tingkat daerah, dan berlaku untuk ASN di instansi pemerintah pusat dan daerah, kata ADT
Anggota DPRD Riau dari Komisi I ini, juga mengatakan, pihaknya Pemprov Riau agar menambah anggaran beasiswa bagi siswa dan mahasiswa di Provinsi Riau. Maka hal itu, anggaran ini bisa diambil dari hasilnya kebijakan WFH ASN yang telah diterapkan hampir sebulanan itu.
“Dengan diterapkannya WFH tersebut, pasti ada efisiensi anggaranya konsumsi, listrik dan operasional lainnya. Sehingga, ungkap Ketua DPC PDIP Inhil ini, jika dikumpulkan itu hasil efesiensi anggaran ditiap OPD, hal menambah beasiswa,” pungkas Politisi PDIP dari Dapil Inhil.
Lebih lanjut Andi Dharma ini mengatakan,
bahwa beasiswa sangat diperlukan untuk mendukung pendidikan generasi muda di Provinsi Riau. “Tentu ini akan membantu anak-anak daerah kita, untuk melanjutkan pendidikannya. Hal itu juga sejalan dalam program Riau,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya. Yang dikatakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Riau
Syahrial Abdi, bahwasa anggaran Pemprov Riau untuk beasiswa adalah sebesar Rp. 62 miliar dengan total itu penerima sebanyak 3.644 mahasiswa pada tahun 2026. Hal ini jadi perhatian Pemprov.
Menurutnya, beasiswa ini merupa bagian dari suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), didalamnya ini termasuk janji Pemprov Riau menghadirkan Satu Rumah Satu Sarjana. Maka diketahui, saat ini Pemprov Riau anggarkan itu Rp. 62 miliar dalam APBD ini.
Pemerintah menegaskan bahwa WFH bukanlah hari libur. ASN tetap wajib bekerja di rumah tempat tinggal/domisili dan memberikan pelayanan publik secara optimal.
Terkait pembatas kuotanya, kata ADT, tidak seluruh pegawai WFH dalam waktu bersamaan. Kuota WFH diberlakukan sekitar 25% hingga 50%, tergantung pada karakteristik jenis pekerjaan dan kebutuhan pelayanan publik, jelasnya
Dirinya juga berharap agar penerapan kebijakan ini terus berjalan dan dipantau secara berkala. Informasi lebih lanjut dan detail teknis pelaksanaan dapat diakses melalui portal resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing wilayah, tandas ADT
(Red**)
