“Dukung Perjuangan Mualem, Ali Kuba Ingatkan Pemerintah Pusat Hormati UUPA dan MoU Helsinki”
🇮🇩✌️Mentengnews.com – Aceh Utara : Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Aceh Utara, Ali Kuba, menegaskan dukungan penuhnya terhadap langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh dalam pengembangan Wilayah Kerja (WK) South Andaman.
Menurut Ali Kuba, sikap yang diambil Mualem merupakan bentuk kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam memastikan kekayaan alam Aceh memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh. Ia menilai perjuangan tersebut bukanlah upaya menghambat investasi, melainkan memastikan adanya keadilan dan keseimbangan antara kepentingan nasional dengan hak-hak daerah yang telah dijamin oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan MoU Helsinki.
“Langkah Mualem adalah langkah yang harus didukung seluruh elemen masyarakat Aceh. Beliau sedang memperjuangkan agar sumber daya alam Aceh tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi bagi rakyat Aceh,” ujar Ali Kuba, Rabu (3/6/2026).
Ali menegaskan bahwa Aceh memiliki kapasitas dan pengalaman panjang di sektor migas. Karena itu, menurutnya, sangat wajar apabila Pemerintah Aceh meminta agar pengembangan dan pengelolaan gas South Andaman memberikan ruang yang lebih besar bagi kepentingan daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan migas Andaman tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut marwah Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan kewenangan sebagaimana diatur dalam UUPA serta MoU Helsinki.
“Kekayaan alam yang berada di wilayah Aceh harus mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat Aceh. Jangan sampai Aceh hanya menjadi penonton di tengah potensi besar yang dimilikinya sendiri,” tegasnya.
Atas nama pribadi dan organisasi, Ali Kuba menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan Mualem dan mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu mengawal kepentingan daerah.
Lebih lanjut, Ali mendorong Pemerintah Aceh untuk melibatkan para profesional dan ahli migas asal Aceh yang telah berkiprah di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, pengalaman dan kompetensi mereka merupakan aset strategis yang dapat memperkuat posisi Aceh dalam mengawal pengelolaan Blok Andaman.
“Kita memiliki banyak putra-putri Aceh yang telah mengabdi puluhan tahun di industri migas dunia. Sudah saatnya keahlian dan pengalaman mereka dimanfaatkan demi memastikan kepentingan Aceh benar-benar terjaga,” katanya.
Ali Kuba menegaskan bahwa perjuangan mempertahankan hak Aceh atas pengelolaan sumber daya alam merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Pusat dapat mendengar dan mempertimbangkan aspirasi Pemerintah Aceh demi terwujudnya pengelolaan migas yang adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
“Ini bukan sekadar persoalan migas. Ini adalah tentang masa depan Aceh, tentang hak rakyat Aceh, dan tentang bagaimana kekayaan alam daerah ini dapat menjadi fondasi bagi kemajuan generasi yang akan datang,” pungkas Ali Kuba.
