🇮🇩✌️Mentengnews.com – Kuantan Singingi — Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Desi Guswita, S.E., M.M., mendesak Bupati Kuantan Singingi melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran Sekretariat DPRD menyusul persoalan komunikasi dan fasilitasi yang dinilainya menghambat anggota DPRD dalam menjalankan tugas.
Menurut Desi, sekretariat memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD. Karena itu, ketika anggota DPRD mengalami kesulitan memperoleh informasi maupun dukungan yang diperlukan untuk menjalankan tugas, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.
“Saya mendesak Bupati melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat DPRD. Ini bukan persoalan pribadi saya. Ini menyangkut kinerja lembaga dan pelayanan terhadap anggota DPRD sebagai wakil rakyat,” tegas Desi.
Desi menilai, jika anggota DPRD yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran justru dipersulit dalam memperoleh informasi atau fasilitasi kerja, maka dampaknya tidak berhenti pada anggota DPRD tersebut.
“Anggota DPRD adalah wakil rakyat. Ketika wakil rakyat dipersulit menjalankan tugasnya, pada akhirnya yang dirugikan adalah rakyat yang diwakilinya. Karena itu, saya melihat ini sebagai persoalan serius,” ujarnya.
Desi mengatakan evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan yang terjadi merupakan kesalahan komunikasi, kelalaian dalam menjalankan tugas, lemahnya koordinasi, atau terdapat mekanisme internal yang perlu diperbaiki.
Ia juga meminta evaluasi dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya terhadap satu persoalan.
“Saya tidak meminta siapa pun dihukum atau dicari-cari kesalahannya. Saya meminta evaluasi. Kalau ada yang lalai, perbaiki. Kalau ada yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, evaluasi. Jangan sampai persoalan seperti ini terus berulang,” katanya.
Desi menegaskan, sikap kritis anggota DPRD terhadap anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan berbeda dalam menjalankan tugas. Terlebih, dirinya selama ini secara terbuka mempertanyakan berbagai pos anggaran, termasuk anggaran di Sekretariat DPRD, sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan tuntutan transparansi.
“Kalau saya bertanya dan mengkritisi anggaran, itu karena saya menjalankan fungsi pengawasan. Jangan sampai sikap kritis kemudian dianggap sebagai sesuatu yang harus dibalas dengan mempersulit pelaksanaan tugas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak bahwa DPRD merupakan lembaga yang membawa amanah masyarakat dan bekerja berdasarkan sumpah serta janji jabatan.
“Jangan matikan keberanian anggota DPRD untuk bersuara. Hari ini mungkin saya, besok bisa anggota yang lain. Kalau wakil rakyat yang kritis justru dipersulit, lama-lama orang akan takut menjalankan fungsi pengawasan. Kalau itu terjadi, rakyat yang paling dirugikan,” ujarnya.
Karena itu, Desi meminta Bupati memastikan Sekretariat DPRD menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan memberikan dukungan yang setara kepada seluruh anggota DPRD tanpa membedakan sikap politik maupun tingkat kekritisan seorang anggota.
“Saya minta Bupati melihat persoalan ini secara serius. Evaluasi seluruhnya. Jangan sampai lembaga yang seharusnya membantu DPRD menjalankan amanah justru menjadi hambatan. Kita semua bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” pungkas Desi.
