🇮🇩✌️Mentengnews.com – Pangkalan Kerinci — Ketua HMI Pelalawan, Meldianto, meminta polemik penanaman pohon aren di kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak berkembang menjadi penilaian sepihak terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Meldianto, keberadaan sejumlah tanaman yang layu atau mati memang layak dievaluasi. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan ukuran untuk menilai keseluruhan program maupun kinerja pemerintah daerah.
«“Kita perlu membedakan antara evaluasi dan kesimpulan. Menemukan persoalan di lapangan adalah dasar untuk melakukan evaluasi, bukan otomatis menjadi kesimpulan bahwa sebuah kebijakan gagal,” ujar Meldianto.»
Ia menilai program penghijauan kawasan perkotaan merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman. Karena itu, Pemkab Pelalawan perlu diberikan ruang untuk menjelaskan sekaligus melakukan perbaikan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.
Meldianto juga menanggapi sorotan Barisan Tampar Marsipagodangan (BTM). Ia mengingatkan bahwa kritik publik akan memiliki bobot yang lebih kuat apabila disertai data dan kajian yang memadai.
«“Kita tentu menghargai setiap kritik. Tetapi kritik yang konstruktif seharusnya tidak berhenti pada apa yang terlihat di permukaan. Perlu dilihat perencanaannya, jumlah tanaman, tingkat keberhasilan, pemeliharaan, anggaran, hingga faktor lingkungan yang memengaruhi,” katanya.»
Menurutnya, terdapat perbedaan antara menemukan masalah dan menyimpulkan penyebab masalah. Perbedaan tersebut penting agar diskursus publik tidak berhenti pada persepsi.
«“Jangan sampai semangat mengawasi justru membuat kita terlalu cepat menyimpulkan. Data harus mendahului kesimpulan, bukan sebaliknya,” tegas Meldianto.»
Di sisi lain, HMI Pelalawan tetap mendorong Pemkab Pelalawan membuka informasi mengenai program tersebut secara transparan. Keterbukaan dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh gambaran yang utuh sekaligus memberikan dasar bagi evaluasi yang objektif.
Meldianto menegaskan HMI Pelalawan tidak berada pada posisi untuk membela pemerintah secara apriori, tetapi juga tidak ingin setiap kebijakan pemerintah dipandang negatif sebelum dilakukan penilaian secara menyeluruh.
«“Pemerintah harus diawasi, tetapi pemerintah juga harus diberi ruang untuk bekerja. Jika ada kekurangan, kita dorong perbaikan. Jika kebijakannya memberikan manfaat, tentu patut diapresiasi. Kontrol sosial bukan tentang mencari siapa yang salah, melainkan memastikan pembangunan berjalan lebih baik,” pungkasnya.»
HMI Pelalawan mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan polemik ini sebagai ruang evaluasi bersama, bukan sekadar pertarungan opini.
