🇮🇩✌️Mentengnews.com – Sumatera Barat – Pekerjaan perbaikan ruas Jalan Matur–Palimbayan yang dilaksanakan oleh PT Melayu Riau dengan konsultan PT Indo Desain, di bawah koordinasi Bidang Bina Marga Wilayah III Sumatera Barat, menjadi sorotan awak media dan masyarakat. Proyek yang disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp4,7 miliar tersebut diduga menyimpan sejumlah persoalan terkait mutu pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, pengawasan lapangan, hingga pembayaran upah pekerja borongan.
Berdasarkan informasi dan temuan lapangan yang disampaikan awak media, terdapat sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan serius dari instansi terkait. Terlebih, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari upaya perbaikan infrastruktur jalan yang terdampak bencana, sehingga pelaksanaannya diharapkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Kedalaman bor pile diduga tidak sesuai gambar teknis
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pekerjaan pengeboran fondasi atau bore pile. Berdasarkan keterangan yang diperoleh awak media dari lapangan, kedalaman lubang bor pile diduga hanya mencapai sekitar 2,5 hingga 3 meter sebelum pemasangan casing dilakukan.
Padahal, menurut informasi awak media, gambar teknis pekerjaan mencantumkan kedalaman bor pile hingga 6 meter.
Jika informasi tersebut benar, perbedaan kedalaman itu perlu diperiksa secara teknis oleh pihak yang berwenang untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan persyaratan kontrak.
Pekerjaan fondasi memiliki peranan penting dalam menjaga kekuatan dan kestabilan konstruksi. Karena itu, setiap dugaan ketidaksesuaian tidak boleh dianggap sepele dan harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis yang objektif.
Awak media juga mempertanyakan keberadaan tenaga ahli teknik atau engineer yang bertanggung jawab melakukan pengawasan langsung terhadap pekerjaan pengeboran tersebut.
Siapa yang memastikan bahwa pekerjaan bor pile dilaksanakan sesuai gambar teknis apabila pengawasan tenaga ahli di lapangan diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya?
Pertanyaan ini perlu dijawab oleh pihak kontraktor, konsultan pengawas, serta pejabat pembuat komitmen (PPK) atau pejabat lain yang memiliki kewenangan sesuai dokumen kontrak.
Mutu Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis Diminta Diperiksa
Selain persoalan bor pile, awak media menyebut adanya dugaan ketidaksesuaian mutu pekerjaan dan spesifikasi teknis dengan gambar kerja yang menjadi acuan pelaksanaan proyek.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pihak kontraktor dan konsultan PT Indo Desain.
Dalam pelaksanaan proyek pemerintah, pengawasan teknis merupakan bagian penting untuk memastikan pekerjaan memenuhi persyaratan kontrak, standar mutu, serta ketentuan keselamatan konstruksi.
Apabila ditemukan penyimpangan, pihak yang berwenang perlu melakukan pemeriksaan dokumen kontrak, gambar rencana, laporan harian pekerjaan, hasil pengujian material, serta pengukuran volume aktual di lapangan.
Hasil pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah pekerjaan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan atau justru membutuhkan perbaikan.
Awak media meminta agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar berdasarkan laporan administratif di atas kertas.
Upah Pekerja Borongan Diduga Belum Dibayarkan
Persoalan lain yang turut mencuat adalah dugaan belum dibayarkannya upah pekerja borongan oleh pihak kontraktor kepada pemborong atau subkontraktor, meskipun pekerjaan disebut telah selesai dan volumenya telah dihitung.
Informasi ini perlu segera diklarifikasi oleh PT Melayu Riau dengan menjelaskan status pembayaran kepada pihak subkontraktor yang bersangkutan.
Apabila benar terdapat hak pekerja atau kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan, pihak terkait diharapkan segera memberikan penjelasan dan menyelesaikan kewajiban sesuai perjanjian yang berlaku.
Jangan sampai pelaksanaan proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran besar justru menyisakan persoalan pembayaran yang merugikan pihak-pihak yang telah melaksanakan pekerjaan.
Awak media meminta agar persoalan tersebut ditelusuri secara terbuka sehingga status pembayaran dan pihak yang bertanggung jawab menjadi jelas.
Dugaan Penggunaan BBM Subsidi untuk Excavator Perlu Ditelusuri
Sorotan berikutnya berkaitan dengan dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk operasional alat berat excavator di lokasi proyek.
Berdasarkan informasi yang disampaikan awak media, BBM tersebut diduga diangkut dan digunakan menggunakan jeriken.
Informasi ini perlu diverifikasi untuk memastikan jenis BBM yang digunakan, sumber pembeliannya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan distribusi dan penggunaan BBM bersubsidi.
Jika terbukti terdapat penyalahgunaan BBM bersubsidi atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, aparat penegak hukum dan instansi terkait diminta mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan juga diperlukan untuk mengetahui apakah penggunaan BBM dalam pelaksanaan proyek telah sesuai dengan ketentuan kontrak dan administrasi biaya pekerjaan.
Dugaan tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai pelanggaran yang telah terbukti sebelum dilakukan pemeriksaan dan verifikasi oleh pihak berwenang.
Konfirmasi kepada Instansi Terkait Disebut Belum Mendapatkan Penyelesaian
Awak media menyampaikan bahwa persoalan pekerjaan Jalan Matur–Palimbayan telah beberapa kali dikomunikasikan kepada pihak terkait di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat.
Dalam keterangan yang disampaikan kepada redaksi, komunikasi tersebut antara lain ditujukan kepada Kabid Cipta Karya, Saudara Febi, serta PPTK, Saudara Jeky.
Awak media juga menyebut telah menyampaikan laporan pengaduan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
Namun, menurut keterangan awak media, hingga informasi ini disusun, belum diperoleh penjelasan mengenai hasil pemeriksaan maupun tindak lanjut yang dianggap memadai atas berbagai persoalan yang dilaporkan.
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, pihak Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat, Inspektorat, PT Melayu Riau, dan PT Indo Desain perlu diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi resmi mengenai status pekerjaan, hasil pengawasan, serta tindak lanjut atas pengaduan tersebut.
Redaksi juga perlu memperoleh informasi mengenai nomor laporan pengaduan, tanggal penerimaan laporan, dan status penanganannya agar perkembangan perkara dapat diberitakan secara akurat.
Wagub Sumatera Barat Diminta Turun Langsung ke Lapangan
Menyikapi berbagai dugaan tersebut, awak media meminta Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimy, agar mendorong pemeriksaan langsung terhadap pekerjaan ruas Jalan Matur–Palimbayan.
Pemeriksaan lapangan dinilai penting untuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, gambar teknis, volume, dan standar mutu yang telah ditetapkan.
Awak media juga meminta agar pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek dipanggil untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Langkah tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran sekitar Rp4,7 miliar benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan menghasilkan infrastruktur yang aman serta berkualitas.
Apabila ditemukan penyimpangan, pihak berwenang diharapkan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah.
Polda Sumbar Diminta Lakukan Penyelidikan Jika Ditemukan Indikasi Pidana
Selain meminta pemeriksaan administratif dan teknis, awak media juga mendorong Polda Sumatera Barat, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), untuk menelaah informasi dan laporan terkait proyek tersebut apabila terdapat indikasi tindak pidana yang menjadi kewenangannya.
Pemeriksaan dapat mencakup dugaan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, kesesuaian volume dan spesifikasi teknis, penggunaan anggaran, serta dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerugian keuangan negara atau unsur tindak pidana, penanganan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang berlaku.
Perlu ditegaskan bahwa dugaan penyimpangan teknis tidak serta-merta membuktikan adanya korupsi. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan proses hukum oleh pihak berwenang.
Transparansi Proyek Menjadi Tuntutan Masyarakat.
Proyek perbaikan jalan yang bersumber dari anggaran pemerintah semestinya dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pekerjaan.
Masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran yang dialokasikan telah digunakan sesuai peruntukan dan apakah hasil pekerjaan memenuhi standar yang ditetapkan.
Karena itu, pihak kontraktor, konsultan pengawas, serta pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan diharapkan memberikan penjelasan resmi atas persoalan yang menjadi sorotan.
Redaksi ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Melayu Riau, PT Indo Desain, Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, serta seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang disampaikan awak media dan masih memerlukan verifikasi dokumen serta pemeriksaan teknis oleh pihak berwenang. Redaksi akan memperbarui informasi apabila terdapat klarifikasi resmi atau hasil pemeriksaan lebih lanjut.
Media ini akan terus Mengawal Transparansi, Mengutamakan Fakta, dan Menyuarakan Kepentingan Masyarakat.
(Red**/Tim)
