🇮🇩✌️Mentengnews.com – Jakarta — Sengketa tanah bernilai sedikitnya Rp600 miliar di Manado, Sulawesi Utara, membuka persoalan lain yang jauh lebih serius: dugaan permintaan uang miliaran rupiah dalam proses penegakan hukum.
DR. Santrawan Paparang, SH, MH, M.Kn., penasihat hukum John Hamenda, membawa persoalan tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kamis, 12 November 2026. Ia mengadukan dugaan permintaan dana operasional sebesar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar yang menurut pengakuan kliennya berkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah.
Pejabat yang dilaporkan adalah Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi.
Pengaduan itu telah diterima Propam melalui Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/2026111201036.
Langkah Santrawan bukan sekadar mempersoalkan keputusan penyidik menghentikan perkara. Ia meminta mekanisme pengawasan internal kepolisian menguji dugaan yang, jika terbukti, dapat menyentuh persoalan serius mengenai integritas penggunaan kewenangan penyidikan.
Menurut keterangan John kepada tim kuasa hukumnya, dugaan permintaan uang itu terjadi sekitar Agustus 2025 ketika ia menghadap Kombes Pol Suryadi untuk menanyakan perkembangan laporan polisi.
John mengaku permintaan dana Rp5 miliar hingga Rp10 miliar tersebut disampaikan beberapa kali dalam rangkaian komunikasi. Dana itu, menurut pengakuannya, dikaitkan dengan agar perkara yang ditanganinya tidak dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
John mengaku tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Setelah menceritakan kejadian itu kepada penasihat hukumnya, ia disarankan menempuh jalur pengaduan resmi.
“Klien kami menyampaikan bahwa permintaan uang tersebut bukan hanya terjadi satu kali. Karena itu, kami meminta Propam memeriksa secara menyeluruh. Harus jelas apa dasar permintaan tersebut, untuk kepentingan apa, dan apakah ada kaitannya dengan proses penanganan perkara,” kata Santrawan.
Persoalannya kemudian bertambah setelah terbit surat penghentian penyidikan Nomor B/882/X/RES.1.9/2026/Dit Reskrimum tertanggal 20 Oktober 2026.
John menduga penghentian penyidikan itu berkaitan dengan tidak dipenuhinya permintaan uang yang sebelumnya ia akui diterima. Dugaan hubungan tersebut belum terbukti dan menjadi salah satu hal yang diminta untuk ditelusuri Propam.
Bagi Santrawan, pertanyaan utamanya bukan hanya mengapa penyidikan dihentikan, melainkan bagaimana keputusan itu diambil, apa dasar hukumnya, dan apakah seluruh prosedur telah dijalankan secara benar.
“Penegakan hukum tidak boleh dijadikan ruang transaksi. Jika benar terdapat permintaan uang untuk memengaruhi proses penyidikan, persoalan ini harus diusut sampai tuntas,” ujarnya.
Dua Sertifikat dan Sengketa Aset Ratusan Miliar
Objek perkara berada di Kelurahan Malalayang I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. John mengklaim memiliki dua bidang tanah dengan luas keseluruhan 52.651 meter persegi.
Kepemilikan itu didasarkan pada SHM Nomor 3788 seluas 36.560 meter persegi dan SHM Nomor 3789 seluas 16.091 meter persegi. Menurut pihak John, nilai aset tersebut diperkirakan sedikitnya Rp600 miliar.
Dalam kronologi yang disampaikan kepada aparat, John menyebut telah merencanakan pembangunan Mall Manado Square sejak 2003. Ia juga mengaku menerima pembayaran panjar pembelian kios sebesar Rp41 miliar dari sejumlah pihak.
Sengketa kemudian berkembang menyangkut dokumen kesepakatan, pengikatan jual beli, serta dugaan peralihan hak atas tanah yang menurut John dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.
Salah satu dokumen yang dipersoalkan adalah Akta Pelunasan atas Peralihan Hak Nomor 07 tertanggal 25 Oktober 2013. Dokumen tersebut mencantumkan transaksi peralihan tanah dengan nilai yang disebut mencapai Rp50 miliar sebelum pengurangan pajak dan biaya lainnya.
Seluruh dokumen itu, menurut Santrawan, perlu diperiksa dalam satu rangkaian yang utuh. Ia meminta penanganan perkara tidak hanya melihat satu dokumen atau satu peristiwa, tetapi juga menelusuri riwayat transaksi dan dasar peralihan hak.
Putusan Praperadilan Dipertanyakan
Santrawan juga mempersoalkan hubungan antara penerbitan SP3 dan dua putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Manado.
Pertama, Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2025/PN.Manado tertanggal 5 Maret 2025. Menurut pihak pelapor, hakim menyatakan penghentian penyidikan sebelumnya tidak sah dan memerintahkan penyidikan dilanjutkan.
Kedua, Putusan Nomor 17/Pid.Pra/2025/PN.Mdo tertanggal 1 September 2025 yang berkaitan dengan persoalan penyitaan dalam proses penyidikan.
Menurut penafsiran kuasa hukum, putusan kedua tersebut tidak memerintahkan penghentian penyidikan atas laporan polisi John Hamenda.
Karena itu, mereka meminta Propam memeriksa apakah penerbitan SP3 pada 20 Oktober 2026 memiliki dasar hukum yang tepat dan tidak bertentangan dengan putusan pengadilan sebelumnya.
“Kami ingin semuanya diperiksa berdasarkan dokumen dan hukum, bukan asumsi. Putusan praperadilan harus dibaca secara cermat sesuai objek dan amar putusannya,” kata Santrawan.
Meminta Bareskrim Mengambil Alih Perkara
Santrawan meminta Kapolri memberikan perhatian terhadap pengaduan tersebut. Ia mendesak Kadiv Propam, Karo Paminal, dan Karo Wabprof Divpropam Polri melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Ia juga meminta evaluasi jabatan terhadap pejabat yang dilaporkan selama proses pemeriksaan berlangsung. Jika pelanggaran berat terbukti, pihaknya meminta sanksi sesuai ketentuan, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat apabila memenuhi persyaratan.
Selain itu, Santrawan meminta agar penanganan laporan polisi John Hamenda diambil alih Bareskrim Mabes Polri untuk menjaga objektivitas dan menghindari potensi konflik kepentingan.
“Saya berharap pengaduan ini tidak berhenti pada penerimaan administrasi. Harus ada pemeriksaan substansial dan hasil yang jelas,” ujarnya.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi mekanisme pengawasan internal Polri. Ada tiga hal yang perlu dijawab: kebenaran dugaan permintaan uang, dasar penghentian penyidikan, dan kesesuaian tindakan penyidik dengan putusan praperadilan.
Santrawan menegaskan pihaknya akan mengawal proses tersebut melalui jalur hukum.
Perkara ini pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang berhak atas tanah di Malalayang. Lebih jauh, persoalannya menyangkut bagaimana kewenangan negara dijalankan ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi bernilai ratusan miliar rupiah.
Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi pejabat yang dilaporkan. Namun, dugaan yang telah disampaikan secara resmi kepada Propam juga membutuhkan pemeriksaan yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi publik, ukuran integritas penegakan hukum bukan terletak pada banyaknya pernyataan, melainkan pada keberanian institusi memeriksa dugaan penyimpangan berdasarkan bukti dan menindak setiap pelanggaran yang terbukti.
