Oleh: Bagindo Andre Khalid
Praktisi Pemerintahan || Pemerhati Kebijakan Publik
🇮🇩✌️Mentengnews.com – Pekanbaru: Kebijakan pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah kembali menjadi perhatian. Pemerintah menyiapkan total anggaran sebesar Rp1 triliun untuk insentif fiskal gelombang ketiga bagi pemerintah daerah berprestasi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan menjadi salah satu indikator tambahan dalam penilaian mulai 2027.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto telah memberikan penjelasan bahwa anggaran Rp1 triliun tersebut bukan dialokasikan khusus untuk MBG. Penilaian mencakup berbagai indikator kinerja daerah, antara lain pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, penanganan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta tata kelola pemerintahan.
Klarifikasi ini penting agar publik memahami kebijakan secara utuh. Namun, di balik skema pemberian insentif tersebut, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana penghargaan fiskal mampu mendorong pemerintah daerah menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat?
*Mengukur kinerja tidak cukup melalui angka*
Pada prinsipnya, pemberian insentif kepada daerah berprestasi merupakan kebijakan yang patut diapresiasi. Instrumen ini dapat mendorong kompetisi positif, inovasi, dan peningkatan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
Akan tetapi, keberhasilan pemerintahan tidak seharusnya hanya dilihat dari capaian administratif, laporan kinerja, atau terpenuhinya indikator penilaian.
Angka-angka memang diperlukan sebagai alat ukur. Namun, angka tidak boleh menjadi tujuan akhir. Penurunan kemiskinan, misalnya, harus tercermin dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.
Penurunan pengangguran harus membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Dengan kata lain, keberhasilan pemerintah perlu dinilai dari hasil dan dampak kebijakan, bukan semata-mata dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
*MBG dan pentingnya kualitas pelaksanaan*
Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah daerah tentu memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program. Namun, keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat atau luasnya cakupan pelayanan.
Kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, transparansi, pengawasan, serta keterlibatan pelaku ekonomi lokal merupakan aspek yang juga perlu diperhatikan.
Program yang baik bukan hanya program yang terlaksana, melainkan program yang memberikan manfaat sesuai tujuan dan tidak mengabaikan prinsip akuntabilitas.
Karena itu, indikator penilaian harus disusun secara jelas, terukur, dan dapat diverifikasi. Jangan sampai pemerintah daerah lebih berorientasi mengejar nilai penilaian daripada memastikan kualitas pelayanan.
*Insentif harus memperkuat tanggung jawab pemerintahan*
Hal lain yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan dana insentif. Penghargaan fiskal semestinya menjadi tambahan kemampuan pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan publik, memperkuat program prioritas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana tersebut dimanfaatkan dan manfaat apa yang dihasilkan.
Di sinilah pentingnya pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu memperoleh penghargaan, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan hasil pemanfaatan anggaran kepada masyarakat.
Kebijakan insentif akan kehilangan makna apabila hanya menghasilkan kebanggaan administratif tanpa perubahan yang dapat dirasakan oleh warga.
*Dari kompetisi menuju manfaat publik*
Pada akhirnya, kompetisi antardaerah seharusnya tidak berhenti pada upaya memperoleh peringkat dan penghargaan. Kompetisi tersebut harus menjadi dorongan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat kapasitas daerah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Pemerintah pusat perlu memastikan indikator penilaian tidak hanya mendorong pencapaian target, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan hasil dan dampaknya.
Sementara itu, pemerintah daerah harus menjadikan setiap kebijakan dan anggaran sebagai instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebab, ukuran tertinggi keberhasilan pemerintahan bukanlah seberapa banyak penghargaan yang diterima, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Membangun Pemikiran, Menghadirkan Perspektif.
Bagindo Andre Khalid
Praktisi Pemerintahan || Pemerhati Kebijakan Publik
