🇮🇩✌️Mentengnews.com – Teluk Bano II, Pekaitan, Rokan Hilir – Program bantuan peminjaman alat dos dan bomak yang diberikan Bupati Rohil Bistamam melalui Dinas PUTR Khairul Fahmi untuk perbaikan jalan masyarakat kini menjadi sorotan. Masyarakat yang seharusnya hanya menyiapkan minyak untuk operasional alat, justru mendengar informasi bahwa alat tersebut dirental menggunakan dana swadaya, yang dinilai bisa mencoreng nama baik Bupati di mata masyarakat.
Di lokasi perbaikan jalan Bulok Teluk Bano II, oknum pengurus menyampaikan bahwa alat yang digunakan untuk perbaikan tersebut berasal dari rental. Hal ini membuat masyarakat kecewa karena merasa telah dibohongi, seolah-olah bantuan dari Bupati tidak benar-benar diberikan dan mereka harus menyewa alat.
“Percuma bupati memberikan bantuan alat, tapi di lapangan dikatakan dirental. Ini sama saja mencoreng nama baik Bupati Rohil di mata masyarakat. Seolah olah ini bukan bantuan dari bupati Rohil, padahal masyarakat sudah bersedia membantu seadanya dengan menggunakan alat pemerintah daerah,” ujar salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Kabid PU Irwansyah: Alat Menggunakan Swadaya, Bukan Rental
Saat dikonfirmasi wartawan, Kabid PU Jakon Irwansyah menjelaskan bahwa dua unit alat PU yang digunakan di Kepenghuluan Teluk Bano II dibiayai melalui swadaya masyarakat. “Alat PU 2 unit yang dipakai di kepenghuluan teluk bano II menggunakan swadaya masyarakat,” ujarnya.
Ketika wartawan menyampaikan keterangan dari lapangan yang menyatakan alat tersebut dirental, pihak Kabid tidak memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait kesenjangan informasi tersebut. Pengurus bernama Praja hingga saat ini juga belum dapat menjawab berapa besar biaya rental yang dikeluarkan, meskipun telah ditanya berkali-kali.
Perbaikan Jalan Bersama Lima Desa, Dana dari Potongan Hasil Panen Sawit
Meskipun ada kekhawatiran terkait penggunaan alat, kekompakan masyarakat dari lima desa yaitu Kepenghuluan Rokan Baru, Kepenghuluan Karya Mulyo Sari, Kepenghuluan Teluk Bano II, Kepenghuluan Suak Temenggung, dan Kepenghuluan Pedamaran tetap berjalan dengan baik. Jalan tersebut akhirnya sedikit demi sedikit diperbaiki secara swadaya, dengan dana yang bersumber dari potongan hasil panen sawit para petani, dengan kontribusi sebesar 50 rupiah per kilogram.
Masyarakat Minta Transparansi dan Penjelasan Resmi
Masyarakat menginginkan pihak terkait segera memberikan penjelasan resmi mengenai kondisi sebenarnya dari alat yang digunakan. Mereka juga menuntut transparansi penuh terkait penggunaan dana swadaya yang telah dikumpulkan oleh pengurus.
“Kami minta pihak terkait agar bisa memberikan penjelasan yang jelas. Uang swadaya adalah uang kita bersama, jadi kita punya hak untuk tahu bagaimana penggunaannya. Jangan sampai bantuan dari Bupati hanya menjadi omong kosong dan uang masyarakat digunakan secara tidak jelas,” tegas salah satu perwakilan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir maupun pihak pengurus swadaya terkait kesalahan informasi yang terjadi dan rincian penggunaan dana swadaya untuk perbaikan jalan tersebut.
Redaksi membuka kesempatan bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi agar pemberitaan ini tidak bersifat tendensius dan dapat memberikan gambaran yang akurat kepada masyarakat.
